Tantangan Penegakan Hukum Di Di Komunitas Teknokultur

PENEGAKAN hukum membutuhkan sebuah prosedur Didalam mengacu Di prinsip kepastian hukum. Prosedur menjadi acuan Untuk Komunitas Di menyikapi persoalan hukum Di Komunitas dan Untuk aparat penegak hukum Di merespon serta menindaklanjuti persoalan Di Di Komunitas. Tetapi Di era perkembangan Ilmu Pengetahuan informasi yang sangat pesat Di ini, penegakan hukum Berjuang Didalam Kejadian Luar Biasa Terbaru Di Komunitas.

Tantangan tersebut disederhanakan Didalam ungkapan no viral, no justice yang Di beberapa tahun terakhir Lebih akrab Di telinga Komunitas. Berbagai Peristiwa Pidana yang semula berjalan lambat Justru tidak memperoleh respons yang memadai, mendadak menjadi prioritas Setelahnya video atau informasinya menyebar luas Di media sosial.

Kejadian Luar Biasa tersebut memunculkan anggapan Di Di Komunitas bahwa jalan tercepat memperoleh keadilan bukan lagi Lewat prosedur hukum, melainkan Lewat viralitas. Komunitas seolah meyakini bahwa rekeman video, penyebaran Di media sosial, dan Lalu menjadi viral merupakan cara cepat Sebagai Merasakan respon penegakan hukum.

Pertanyaannya, apakah yang sesungguhnya Lagi terjadi? Bagaimana memposisikan anggapan no viral, no justice Di kerangka penegakan hukum Di Di Komunitas teknokultur?

Komunitas Telah Memasuki Era Teknokultur

Di perspektif sosiologi hukum, hukum selalu berkembang mengikuti perubahan Komunitas. Ketika Komunitas berubah, cara hukum bekerja juga ikut berubah.

Di Di perkembangan Ilmu Pengetahuan informasi Di ini terdapat perubahan signifikan yang Merangsang berkembangnya Komunitas teknokultur, yakni Komunitas yang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukumnya Lebih lekat dan dibentuk Didalam Ilmu Pengetahuan digital.

Di Komunitas teknokultur, Ilmu Pengetahuan bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan menjadi Dibagian Didalam kebudayaan yang dapat membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, Memutuskan keputusan, Justru memperjuangkan hak-haknya.