loading…
Implementasi mandatori biodiesel B50 perlu dibarengi reformasi tata kelola. FOTO/dok.SindoNews
“Kajian ini ingin melihat bagaimana Keputusan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan Bersama menemukan titik temu Ditengah aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi,” kata Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Ardian Pratama Untuk Strategic Discussion bertajuk “B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu Ditengah Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi” dikutip Ke Jumat (31/7/2026).
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Jual B50 Mulai Oktober 2026
Tommy menjelaskan kajian bertajuk “Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya” mengidentifikasi sejumlah biaya dan konsekuensi yang belum sepenuhnya diperhitungkan Untuk implementasi B50. Kajian tersebut mencakup beban fiskal, utang karbon, potensi kerusakan mesin, hingga manfaat sosial bersih Bersama Keputusan biodiesel, Bersama hasil yang sejalan Bersama Eksperimen LPEM Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia.
Menurut dia, biodiesel merupakan Keputusan strategis yang berdampak luas Di perekonomian dan Komunitas Agar membutuhkan tata kelola yang lebih kuat. Di ini, implementasi biodiesel masih bertumpu Ke Keputusan Pembantu Ri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agar diperlukan penguatan regulasi Untuk Memberi kepastian hukum dan Sustainability Inisiatif Untuk jangka panjang.
Ia menambahkan reformasi tata kelola perlu mencakup pelibatan pekebun sawit mandiri Untuk rantai pasok, diversifikasi bahan baku biodiesel Melewati pemanfaatan Energi jelantah, serta penguatan kelembagaan yang mengelola Inisiatif biodiesel agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dioptimalkan.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Implementasi B50 Perlu Didukung Reformasi Tata Kelola Biodiesel











