Ada Risiko Produksi Kendaraan Pribadi Hybrid Keluar RI Bila Tak Diguyur Insentif

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak cepat merealisasikan insentif Retribusi Negara Kendaraan Pribadi hibrida Di Tanah Air.

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim Penanaman Modal Asing Bersama para pelaku industri Produsen Kendaraan terganggu jika insentif Kendaraan Pribadi hybrid tak kunjung cair.

“Kalau kami lihat Bangsa tetangga Memberi insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya Hingga Bangsa-Bangsa tersebut,” ucap Nangoi Di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).

Nangoi mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Sebab penjualannya Di Indonesia terus berkembang.

Sudah banyak merek Kendaraan Pribadi yang sebagian besar berasal Bersama Jepang menjajakan produk hybrid Di Indonesia. Produsen tersebut Di antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

“Insentif Untuk Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan Sebab perkembangan Kendaraan Pribadi hybrid Di Indonesia cukup pesat. Dari Sebab Itu kalau kami lihat 2022 Disekitar 10 ribu Kendaraan Pribadi hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini Akansegera Di atas 70 ribu Kendaraan Pribadi hybrid,” ungkap Nangoi.

Nangoi optimistis Aturan insentif Kendaraan Pribadi hybrid bakal segera direalisasikan Dari pemerintah.

“Dan hal itu sudah ditanggapi secara positif Dari pak Pembantu Presiden Tim Menteri sudah dijajaki Dari pak Pembantu Presiden Tim Menteri, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Pembantu Presiden Tim Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid Di ini Di dihitung Untuk Berikutnya dapat diserahkan Hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan Bersama internal pemerintah, Akansegera kami usulkan khususnya Untuk hybrid kepada kementerian Yang Terkait Bersama Di Situasi Ini Kemenkeu,” ucap Agus.

(ryh/fea)