Penjelasan DJP soal Penundaan Retribusi Negara Pedagang Online via Marketplace hingga November 2026

JAKARTA – Sesuai Bersama arahan Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Sebelumnya, Direktorat Jenderal Retribusi Negara ( DJP ) resmi menunda pelaksanaan pemungutan Retribusi Negara Penghasilan (PPh) Pasal 22 Dari penyelenggara marketplace (Perdagangan Lewat Sistem Elektronik/PMSE). Keputusan pemungutan Retribusi Negara Untuk pedagang Untuk negeri yang semula diatur Untuk Peraturan Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut kini digeser hingga akhir Oktober 2026.

Keputusan penundaan tersebut tertuang Untuk Pengumuman DJP Nomor PENG-46/PJ.09/2026 yang ditandatangani Ke Rabu (5/8/2026). Lewat Syarat ini, mekanisme pemungutan Retribusi Negara Dari penyedia Pasar Online Mutakhir Berencana efektif berjalan mulai 1 November 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Kelompok DJP, Inge Diana Rismawanti menegaskan, bahwa penyesuaian jadwal ini diambil pemerintah Untuk Mengkaji Kepuasan perekonomian nasional serta menjaga tingkat konsumsi domestik. Baca Juga: Purbaya Tepis Kabar Disebut Incar Influencer dan Toko Online: Tegaskan Retribusi Negara Untuk Keadilan

“Penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli Kelompok Ke Di Kepuasan ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,” jelas Inge Untuk keterangannya dikutip Kamis (6/8/2026).