Rekomendasi Pansus Haji Lembaga Legis Latif Dinilai Banyak Kejanggalan

JAKARTA – Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia mendukung Pansus Haji Pada bertujuan Sebagai kebaikan umat utamanya Di pelayanan Di jamaah Kandidat haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin Di kerja Pansus Haji. Pansus Haji Lembaga Legis Latif sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

“Setelahnya mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji Lembaga Legis Latif, kami menemukan kejanggalan, Sebab yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah Kandidat haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap Di Pansus Haji.” kata Koordinator Sahabat Lembaga Legis Latif Indonesia, Bintang Wahyu Saputra Di keterangannya Hingga Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah Kandidat haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput Didalam perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah Kandidat haji.

“Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Pejabat Tingginegara Kesejaganan minta laporan Istitha’ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah Kandidat haji,” katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi Yang Berhubungan Didalam lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN Yang Berhubungan Didalam.

“Rakyat Akansegera mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Di ini Pansus Haji Lembaga Legis Latif tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal Di Kementerian Agama.” ujar Bintang.

Didalam sebab itu jika ingin Memperoleh Pemberian rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak Yang Berhubungan Didalam atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum Hakasasi Manusia dan Perpindahan Penduduk Internasional atas dugaan merebaknya visa ziarah Sebagai berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan Yang Berhubungan Didalam pengadaan Minuman Untuk jamah Kandidat haji.” ucapnya.

“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam Yang Berhubungan Didalam fatwa keagamaan. Pada pimpinan Kementerian Yang Berhubungan Didalam tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik Karena Itu sulit dibantah,” kata Bintang.

(abd)