Keputusan Resmi Muhammadiyah Kelola Tambang Akhir Pekan Ini

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti Merespons kabar Muhammadiyah telah Merasakan tawaran izin usaha pertambangan (IUP) Sebagai ormas keagamaan Bersama pemerintah. Menurutnya, keputusan resmi Akansegera disampaikan Sesudah Konsolidasi Nasional Di Yogyakarta akhir pekan ini.

Di keterangan tertulisnya, Abdul Mu’ti mengungkapkan, ada penawaran mengelola tambang Bersama pemerintah Lewat Pembantu Kepala Negara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilla yang disampaikan Di Diskusi Pleno PP Muhammadiyah Di 13 Juli 2024. Di penawaran itu belum disampaikan lokasi tambang Untuk Muhammadiyah.

“PP Muhammadiyah telah Menyoroti penawaran tersebut Di Pleno 13 Juli,” kata Abdul Mu’ti, Kamis (25/7/2024).

Meski telah dibahas Di Diskusi Pleno tapi keputusan resmi pengelolaan tambang Bersama Muhammadiyah belum disampaikan Ke publik. Keputusan resmi Akansegera disampaikan akhir pekan ini Di Yogyakarta.

“Keputusan resmi pengelolaan tambang Bersama PP Muhammadiyah Akansegera disampaikan secara resmi Sesudah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli Di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” katanya.

Sebagai diketahui,Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang Untuk ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur Di Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Negara Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Untuk Penataan Penanaman Modal Asing.

“Di rangka peningkatan Kesejajaran Komunitas, WIUPK yang berasal Bersama Area Mantan PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 5A dikutip Bersama aturan tersebut.

Organisasi Kemasyarakatan keagamaan itu harus memenuhi kriteria dan Memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan Kesejajaran Komunitas/umat. Penawaran izin usaha tambang itu berlaku Di jangka waktu 5 tahun Sebelum peraturan berlaku.

“Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (1) berlaku Di jangka waktu 5 (lima) tahun Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,” bunyi aturan tersebut.

Nantinya, Pembantu Kepala Negara Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Pembantu Kepala Negara / kepala badan yang Melakukan urusan pemerintahan Di bidang Penanaman Modal Asing/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas. Berdasarkan WIUPK, ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki Bersama Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

“Berdasarkan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud Di ayat (2), Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan mengajukan permohonan IUPK Lewat Sistem OSS,” bunyi aturan tersebut.