Satu Refleksi Untuk Muktamar Hingga-35

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Di Kamis, 27 Agustus 2026, Kepala Negara Prabowo Subianto telah Berpartisipasi Di dan membuka secara resmi pelaksanaan Muktamar Hingga-35 Nahdlatul Ulama (NU) Hingga Tambakberas, Jombang, yang Akansegera berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak didiskusikan publik adalah apakah kepemimpinan Terbaru paska Muktamar Akansegera melahirkan NU yang independen, fokus Di kerja keumatan dan kebangsaan, atau organisasi tersebut Lebih terjebak Di bayang-bayang kekuasaan?

Lebih jauh, pertanyaan ini bukan mengada-ada Didalam kejadian-kejadian Sebelumnya, termasuk NU Memperoleh konsesi tambang batu bara Di pemerintah Didalam PP Nomor 25 tahun 2024, yang menyulut kontraversi. Pertanyaan fundamental ini adalah alarm, Dari Lantaran NU terlalu besar Untuk hanya menjadi penonton politik. Tetapi, NU juga terlalu berharga Untuk dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

Muktamar Hingga-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah Untuk Kemaslahatan Bangsa” yang substansinya mulia. Muktamar juga berbicara tentang regenerasi, Inisiatif kerja, bahtsul masail, dan kepemimpinan. Akan Tetapi, Hingga balik seluruh prosedur itu terdapat pertarungan yang jauh lebih fundamental, yaitu pertarungan menentukan watak NU Hingga hadapan kekuasaan. Apakah NU Akansegera menjadi kekuatan moral yang mengontrol kekuasaan, atau kekuatan sosial yang dikontrol Dari kekuasaan?

Sejarah mengajarkan, kekuasaan hampir selalu Memiliki daya tarik gravitasi. Ia Menarik Perhatian elite, organisasi, Malahan lembaga keagamaan Untuk masuk Hingga orbitnya. Lebih Didekat seseorang atau sebuah organisasi Didalam pusat kekuasaan, Lebih sulit menjaga jarak kritis. Singkatnya, ia tidak Akansegera bersikap kritis, tetapi lebih menjadi pendukung kekuasaan. Hingga sinilah marwah NU diuji.

Marwah bukan soal kehormatan simbolik. Bukan pula soal seberapa besar seorang pejabat Negeri Berpartisipasi Di Kegiatan NU. Marwah, sejatinya, adalah kemampuan Untuk tetap berkata benar ketika kebenaran itu tidak menyenangkan penguasa.