Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik

JAKARTA – Wacana Peraturan Pembantu Kepala Negara Kesejaganan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik Di dibahas Kementerian Kesejaganan sebagai aturan turunan PP Kesejaganan. Banyak pihak berharap agar proses perumusan aturan ini melibatkan para pelaku industri yang Berkata tidak dilibatkan Untuk proses Sebelumnya Itu.

Pengamat Aturan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, banyaknya penolakan Di PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK terjadi akibat minimnya partisipasi publik dan kementerian lain Untuk proses penyusunan aturan tersebut. Hal ini Menunjukkan proses penyusunannya tidak dilakukan Didalam benar.

“Aturan ini dinilai dapat menurunkan omset para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian pedagang,” ujarnya, Senin (16/9/2024).

Dia menekankan penyusunan aturan yang menyentuh sektor-sektor Di luar Kesejaganan seperti industri dan perdagangan seharusnya melibatkan kementerian Yang Berhubungan Didalam Sebagai memastikan kepentingan yang lebih luas juga dipertimbangkan.

“Jika Yang Berhubungan Didalam Kesejaganan seperti urusan Didalam Ahli Kebugaran dan lain sebagainya itu silakan saja. Tetapi, Sebagai urusan Di luar Kesejaganan seperti persoalan industri maupun perdagangan harus melibatkan kementerian Yang Berhubungan Didalam,” kata Trubus.

Pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) menolak aturan standardisasi kemasan berupa kemasan polos (plain packaging) Untuk Rancangan Peraturan Pembantu Kepala Negara Kesejaganan (RPMK) yang merupakan turunan Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Aturan ini menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik serta melarang pencantuman logo atau desain kemasan produk. Tetapi, para pelaku industri memperingatkan bahwa Aturan ini bisa Memberi dampak yang tidak diharapkan, salah satunya peningkatan peredaran rokok ilegal.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menilai Aturan ini Memperoleh dampak signifikan yang perlu diperhatikan Didalam serius. Dia khawatir penerapan kemasan polos Berencana memicu maraknya peredaran rokok ilegal Lantaran identitas produk Berencana sulit dikenali, Supaya konsumen beralih Ke produk ilegal yang Memperoleh harga jauh lebih terjangkau.

“Kemasan polos ini tentu Berencana mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, Tetapi yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak Didalam persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal,” ujar Henry.

Ketua Umum Aliansi Komunitas Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budiman juga menyuarakan desain kemasan polos. Pasal ini tidak masuk akal dan tidak seharusnya ada Di Untuk aturan.

Menurut dia, Aturan ini justru Berencana membuka Potensi Bagi peredaran rokok ilegal yang lebih sulit dikendalikan. “Adanya kemasan polos sama saja membiarkan konsumen Karena Itu buta, yang akhirnya malah Berencana menguntungkan produk ilegal. Makanya kami petani AMTI, petani tembakau, petani cengkeh, para pekerja ini menolak aturan kemasan polos,” kata Budiman.

(jon)