Jakarta –
Pemprov Bali mencatat penerimaan Rp 287 miliar Didalam pungutan wisatawan Foreign Sebelum 14 Februari 2024. Rahmi Fajar Harini, cofounder of Eco Tourism Bali, menyarankan agar sebagian dana itu dianggarkan Bagi mengelola sampah Hingga Pulau Dewata.
Penerimaan itu didapatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Didalam pungutan wisatawan Foreign (PWA) yang berkunjung Sebelum diberlakukan Ke 14 Februari hingga September 2024. Nominal pungutan yang harus dibayarkan Dari per satu orang turis Foreign senilai USD 10 atau Rp 150 ribu.
Dinas Perjalanan Hingga Luarnegeri Bali mencatat angka tersebut Mutakhir berasal Didalam Didalam 40 persen wisatawan mancanegara yang datang Hingga Bali Untuk periode itu. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total jumlah wisatawan Foreign Hingga Pulau Dewata Disekitar 4,7 juta orang. Artinya, masih ada 60 persen wisman yang belum membayar pungutan.
Untuk Peraturan Lokasi Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Foreign Bagi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali disebutkan pungutan itu digunakan Bagi pelindungan adat, Kebiasaan, Karya Seni-Kebiasaan Global, serta kearifan lokal Komunitas Bali, Setelahnya Itu pemuliaan serta pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata Hingga Bali, peningkatan Standar pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Kebiasaan Global Bali, dan menjadi pedoman Untuk pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan Bagi wisatawan Foreign.
Sayangnya, Pada ini Bali Untuk disorot justru Sebab dinilai penyelenggaraan kepariwisataannya kurang sip sampai masuk Untuk jajaran destinasi wisata yang tidak layak dikunjungi 2025 Dari Fodor’s. Bali dinilai mengabaikan identitas Kebiasaan Global dan lingkungan Untuk menjamu wisatawan Foreign. Sampah Hingga Bali juga sangat mengerikan sampai-sampai dijuluki kiamat plastik.
Rahmi Fajar Harini, cofounder of Eco Tourism Bali (dok. pribadi)
|
Rahmi mengatakan persoalan sampah Hingga Bali tidak bisa diabaikan lagi, Justru sudah seharusnya dimasukkan Untuk prioritas kerja pemerintah Provinsi Bali.
“Wisatawan yang datang Lebihterus banyak, Pertumbuhan Hingga Bali bertambah, tetapi solusi Bagi sampah Hingga Bali tidak ditingkatkan, itu masalah besar. Siapapun nanti yang terpilih Ke Pemungutan Suara Lokal dan semua pemangku kepentingan, masalah sampah sudah sangat mendesak,” kata Rahmi Untuk perbincangan Didalam detikTravel, Kamis (28/11/2024).
“Dana sudah ada, APBD Bagi pengelolaan sampah sudah ada, bisa ditambah Didalam pungutan turis Foreign itu. Sampai Pada ini sudah lebih Didalam Rp 100 miliar, seharusnya itu bisa digunakan,” ujar Rahmi.
Dia juga menyebutkan sejumlah langkah yang harus ditempuh Dari pemerintah agar sampah teratasi. Keputusan juga ada, tinggal political will-nya harus ada juga
“Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, pengangkut sampah yang sesuai Didalam jalanan sempit Hingga Bali, penggunaan plastik sekali pakai, insentif kepada yang sudah melakukan langkah peduli sampah. Contohnya sudah banyak, Lokasi lain atau pun komunitas Hingga Bali,” kata Rahmi.
Rahmi menilai Pembelajaran kepada pemerintah dan warga juga penting. Sebab, ada perubahan kebiasaan warga Untuk menggunakan kemasan dan persembahan keagamaan.
Hingga Samping Itu perlu dibuat Pembelajaran Bagi semua kalangan, pemerintah, warga, dan kepada wisatawan.
“Kalau bicara kebiasaan Hingga pasar dan seremoni, dulu 20-30 tahun lalu, semua masih menggunakan kemasan persembahan yang degradable. tetapi kini banyak coffeshop, jajan pasar yang dikemas Didalam plastik, permen dibungkus plastik, termasuk persembahan yang cepat saja. Dulu enggak. Dan, itu dilakukan per orang per hari. Makanya, itu menjadi sumber sampah yang lumayan tinggi,” dia menjelaskan.
“Dulu ada Pergup penggunaan plastik sekali pakai, sedikit bisa menekan penggunaan plastik, tetapi disikapi Didalam kantong belanja yang dijual massal. Karena Itu, kalau lupa bawa langsung beli, lama-lama Karena Itu sampah juga. Artinya, warga belum Mengetahui mereka part of solution soal sampah ini,” dia menegaskan.
Setelahnya Itu, Pembelajaran perlu diberikan kepada pengusaha Perjalanan Hingga Luarnegeri, termasuk hotel dan restoran, serta kafe. Kemasan plastik dan memilah sampah sudah semestinya menjadi sebuah keharusan Ke tempat-tempat itu.
“Hotel, restoran, dan kafe harus memilah sampah dan sudah semestinya Bagi masing-masing mampu mengelola sampah organik. Sudah banyak percontohan pengelolaan sampah organik. Bisa Karena Itu pakan, kompos, dll. Bagi sampah anorganik dipisahkan. Berencana lebih baik jika pemerintah mampu Memberi insentif dan solusi sampah anorganik itu dibawa Hingga mana dan diapakan,” Rahmi menegaskan.
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Sampah Bikin Bali Tak Layak Dikunjungi 2025, Pph Turis Seharusnua Karena Itu Penyelamat