Perpanjangan SIM Disebut Menyengsarakan Rakyat

—

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman Untuk Diskusi Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Korlantas Polri mengungkapkan proses perpanjangan SIM sangat menyengsarakan Komunitas. Hal ini tak lain Lantaran pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu Tindak Kejahatan yang ditemuinya, Di mana warga salah satu kabupaten Di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh Di Kupang sebab mesin cetak SIM Di daerahnya Merasakan kerusakan.

“Di Lokasi saya Di NTT, provinsi kepulauan, Untuk memperpanjang SIM saja harus datang Di Kupang. Ada SIM tertentu yang Di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip Untuk YouTube.

“Lalu mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan Sesudah Itu ditangkap Di alasan SIM sudah mati,” tambahnya.

Merespons hal tersebut, Benny mengusulkan dua Skor penting yang dapat dikaji Di Korlantas Polri, yaitu berkaitan Di penghapusan perpanjangan SIM mulai tahun Didepan dan penerapan audit Yang Terkait Di perpanjangan SIM, termasuk Di pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Sekali lagi saya mengusulkan Untuk dimasukkan Untuk kesimpulan (Diskusi), dua soal penting ini. Persoalan pertama hapus perpanjangan SIM dan STNK mulai tahun Biaya 2025. Kesimpulan yang kedua lagi, audit. Panggil itu pengusaha (cetak SIM)-nya,” jelasnya.

Usulan SIM seumur hidup

Sebelumnya Untuk Diskusi yang sama, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifuddin Sudding mengusulkan penerapan SIM, STNK, dan TNKB seumur hidup, seperti yang telah diberlakukan Di KTP.

“Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali saja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani Komunitas,” ujar Sarifuddin, dikutip Untuk YouTube CNN Indonesia.

“Lantaran ini kan hanya Untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa tapi biayanya sangat luar biasa, dan itu dibebankan kepada Komunitas,” ujarnya lagi.

Sarifuddin mengusulkan jika terjadi Pelanggar berkendara, SIM hanya perlu dilubangi sebagai tanda. Sesudah mencapai limit tertentu kepemilikannya bisa dicabut.

“Kalau terjadi Pelanggar cukup dibolongi aja, tiga kali dibolongi sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun bisa Merasakan lagi SIM,” tambahnya.

Sarifuddin juga meminta Di Korlantas Untuk mengkaji persoalan ini dan melakukan evaluasi.

“Di Sebab Itu jangan ada perpanjangan gitu lho, supaya meringankan beban Komunitas yang Untuk Kemakmuran yang sangat susah seperti Pada ini,” tutupnya.

[Gambas:Video CNN]