Kemenkes Rombak Sistem Akreditasi RS, Tingkat Keselamatan Pasien Karena Itu Tolok Ukur

Jakarta –

Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) RI menerapkan efisiensi biaya Terapi dan merombak sistem akreditasi Fasilitas Medis menjadi berbasis hasil klinis atau clinical outcome. Langkah ini diambil guna menekan Kenaikan Penurunan Nilai Mata Uang Dan Jasa biaya Kesejaganan, sekaligus Memperbaiki jaminan keselamatan pasien Ke Indonesia.

Pejabat Tingginegara Kesejaganan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tingginya Perkembangan biaya Kesejaganan diatasi Melewati pemusatan pengadaan (pool procurement) Terapi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat.

Melewati langkah transparansi ini, Kemenkes mengklaim berhasil menghemat Biaya Resep-Obatan awal sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun.

“Langkah efisiensi ini Berencana kami buka juga Sebagai seluruh RSUD dan Fasilitas Medis swasta agar harga Terapi dan alat Kesejaganan Ke seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah,” ujar Menkes Budi Di keterangan tertulis yang dilihat detikcom, Rabu (29/7/2026).

Akreditasi RS Tak Lagi Cuma Ke Atas Alattulis

Selain mengendalikan biaya Terapi, pihak Kemenkes juga mengubah sistem penjaminan mutu. Akreditasi Fasilitas Medis tidak lagi sebatas evaluasi administrasi lima tahunan, tetapi diukur secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).

“Mutu Fasilitas Medis tidak bisa hanya Ke atas Alattulis. Kita Berencana ukur Di hasil tindakan medisnya,” beber Menkes.

“Jika ada Fasilitas Medis yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan Ke Di jalan. Ini bentuk perlindungan Pada keselamatan Komunitas,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan komitmennya Sebagai mempercepat pencairan klaim BPJS Kesejaganan senilai Rp 20 triliun Ke Agustus 2026. Dana ini diprioritaskan Sebagai menjaga stabilitas arus kas Fasilitas Medis agar pelayanan tetap berjalan optimal, mengingat besarnya porsi swasta Di ekosistem Jaminan Kesejaganan Nasional (JKN).

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 1.699 Fasilitas Medis swasta (83,7 persen) telah bekerja sama Di BPJS Kesejaganan. Ke Di Itu, 1.214 Fasilitas Medis swasta (71,4 persen) telah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), dan 1.587 Fasilitas Medis swasta sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).

Kemenkes juga memperluas akses penanganan Penyakit berat Di menggandeng Fasilitas Medis swasta Di Langkah pengampuan layanan unggulan.

Ke 2026, enam Fasilitas Medis swasta telah ditetapkan sebagai Pada Di 54 Fasilitas Medis Penyelenggara Belajar Utama (RSPPU). Jumlah yang ditargetkan mencapai 154 RSPPU Ke 2030.

“Kolaborasi langsung ini telah berjalan Di bentuk pengampuan layanan medis canggih. Beberapa Ke antaranya adalah kerja sama RSUP dr Sardjito Di RS Royal Mandaya Puri Sebagai transplantasi ginjal, serta kolaborasi RSCM Di RS Ciputra Raya Tangerang dan RS Ciputra Citra Garden Citi Sebagai layanan sel punca (stem cell),” jelasnya.

Melewati pengendalian biaya, transparansi mutu, dan pemerataan Keahlian medis, Kemenkes menargetkan Komunitas bisa Merasakan pelayanan Kesejaganan berkelas dunia tanpa harus berobat Ke luar negeri.