Janji Gaji Rp 30 Juta buat Ahli Kemakmuran Spesialis yang Mau Kerja Ke Daerah Terpencil

Jakarta –

Pejabat Tingginegara Kesejajaran RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih kurangnya pemerataan Ahli Kemakmuran spesialis Ke Indonesia. Pemenuhan kebutuhan Ahli Kemakmuran spesialis Ke Daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) Berencana menjadi salah satu fokus Bersama pemerintah agar Komunitas Ke Daerah terpencil bisa Merasakan akses Kesejajaran yang lebih mudah.

“Yang kita lakukan Untuk pemerataan kita kirim beberapa Ahli Kemakmuran spesialis lulusan yang ada Berencana kita dorong, Untuk mengatasi distribusi ya, Ke DTPK yang masih kosong-kosong, dibayarin langsung Dari Kementerian Kesejajaran,” kata Menkes Budi Di Pertemuan kerja bersama Wakil Rakyat-RI Komisi IX, Rabu (4/7/2024).

“Kita Mutakhir beresin satu Keputusan Ke mana semua DTPK, bukan Bersama penugasan khusus, semua Ahli Kemakmuran spesialisnya Berencana kita kasih Dukungan Pemerintah Bersama pemerintah pusat gajinya mengikuti guru juga,” sambungnya.

Pemenuhan dan pemerataan Ahli Kemakmuran spesialis Ke DTPK nantinya Berencana dilakukan Bersama pemodelan demografi dan epidemiologi. Hal ini dilakukan Untuk menempatkan Ahli Kemakmuran spesialis yang sesuai Bersama jenis beban Penyakit Di DTPK tersebut.

Lulusan Ahli Kemakmuran PPDS Hospital Based yang berasal Bersama DTPK juga Berencana diangkat sebagai aparatur sipil Bangsa (ASN).

Menkes Budi Lebih Jelas sedikit menyinggung nasib Ahli Kemakmuran spesialis Ke Daerah-Daerah terpencil. Banyak Bersama Ahli Kemakmuran spesialis telat Merasakan gaji Justru bisa hingga beberapa bulan. Karenanya, nantinya gaji Ahli Kemakmuran spesialis Ke DTPK Berencana disubsidi Bersama pemerintah pusat dan dikirim secara langsung Ke rekening.

“Lantaran sesudah saya lihat ini banyak Pemda-pemda juga yang nggak bayar gajinya Ahli Kemakmuran-Ahli Kemakmuran. Bapak ibu (anggota Wakil Rakyat) kan juga sering terima komplain padahal itu bukan pegawai saya, susah intervensinya,” ujar Menkes Budi.

“Kita bikin aturan Pada dia Ahli Kemakmuran spesialis, ada Ke Daerah DTPK, pemerintah pusat Berencana Dukungan Pemerintah. Pemerintah Berencana kasih Di Rp 30 jutaan Untuk mereka per bulan langsung masuk lewat rekening Agar nggak bisa diintervensi,” tandasnya.