Perdebatan Produk Impor Beras Rp2,7 Triliun, Lembaga Legis Latif Berencana Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA – Komisi VI Lembaga Legis Latif Berencana melakukan pengecekan Hingga pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif Herman Khaeron Di Menyambut Baik keseriusan pihaknya mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga Berencana melakukan kunjungan Hingga pelabuhan dan gudang Bulog (Sebagai mendalami Perdebatan mark up Produk Impor beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI Lembaga Legis Latif Berencana melakukan pengecekan Hingga pelabuhan dan gudang Bulog Ke masa reses yang berlangsung Untuk 12 Juli 2024 atau Ke masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir Untuk periode ini,” ungkapnya.

Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat Menyediakan gambaran jelas atas Perdebatan mark up Produk Impor beras yang diduga menelan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu Ke periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Di menyampaikan perhitungan kerugian Bangsa Yang Terkait Bersama Tindak Kejahatan Perdebatan mark up Produk Impor beras yang telah dilaporkan Hingga KPK Bersama Studi Rakyat Kedaulatan Rakyat (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian Bangsa yang ditimbulkan apabila mark up terjadi Ke Produk Impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total Produk Impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi Dari 2023, maka kerugian Bangsa mencapai USD565, atau Di 8,5 triliun Idr,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Tindak Kejahatan ini telah dilaporkan Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hingga Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama mark up Produk Impor beras dan kerugian Bangsa akibat demurrage Produk Impor beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Untuk menangani Tindak Kejahatan yang kami laporkan,” kata Hari Ke Di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024