KPK Sebut Bantuan Pemerintah Ri yang Dikorupsi Sebanyak 6 Juta Paket

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) masih mengusut dugaan Penyalahgunaan Jabatan pengadaan Dukungan sosial (Bantuan Pemerintah) Ri yang terjadi Ke periode 2020 Pada penanganan Wabah Internasional Covid-19. KPK menyebut ada Di 6 juta paket Bantuan Pemerintah yang dikorupsi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, Bantuan Pemerintah Ri yang diduga dikorupsi sebanyak enam juta paket. “Tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih Di dua juta paket. Dari Sebab Itu kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, Di enam juta paket (Bantuan Pemerintah),” kata Tessa, Kamis (4/7/2024).

Sebelumnya Itu, KPK Meramalkan kerugian Bangsa akibat Perkara Hukum Hukum dugaan Penyalahgunaan Jabatan Dukungan Bantuan Pemerintah Ri Untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp250 miliar. Jumlah kerugian ratusan miliar itu Di tiga tahap pembagian yang ditujukan Untuk warga Jabodetabek.

“Potensi kerugian Bangsa banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar Untuk tahap 3, 5, dan tahap 6,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin, 1 Juli 2024.

Adapun modus dugaan Penyalahgunaan Jabatan ini berupa Mengurangi Mutu Di sejumlah bahan pokok yang dibagikan. Isi Di Dukungan tersebut berupa beras, Energi goreng, biskuit, dan beberapa bahan pokok lainnya.

Sebagai informasi, KPK Ditengah mengusut Perkara Hukum Hukum dugaan Penyalahgunaan Jabatan pengadaan Bantuan Pemerintah Ri. Dugaan Bantuan Pemerintah yang dikorupsi ini terjadi Ke 2020 Pada penanganan Wabah Internasional Covid-19. “Ini merupakan Pembuatan Perkara Hukum distribusi Bantuan Pemerintah yang Terbaru diputus Dari Lembaga Proses Hukum Tipikor. Ini Di rangka pengadaan Dukungan sosial Ri Yang Terkait Didalam penanganan Covid-19 Hingga Daerah Jabodetabek Ke Kemensos tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa, 25 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Perkara Hukum Hukum ini bersamaan Didalam diusutnya Perkara Hukum Hukum Penyalahgunaan Jabatan pengadaan Bantuan Pemerintah Untuk keluarga penerima harapan (PKH). Supaya, kata dia, Perkara Hukum Hukum ini tidak diusut berdasarkan fakta yang terungkap Di persidangan itu.