IKM Kendaraan Pribadi Buka Suara Perdagangan Masuk Negeri Pikap India Buat Koperasi Merah Putih

Jakarta, CNN Indonesia —

Perkumpulan Industri Kecil dan menengah Komponen Kendaraan Pribadi (PIKKO) yang dibina Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Berkata Pemberian Untuk Langkah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seharusnya tidak dilaukan Bersama cara mengimpor utuh atau CBU kendaraan melainkan memanfaatkan kemampuan Di negeri.

Pernyataan ini menyoroti pengadaan KDKMP berupa kendaraan komersial Untuk distribusi Ketahanan Pangan yang dilakukan BUMN Agrinas Ketahanan Pangan Nusantara. Agrinas diketahui Berencana mengimpor setidaknya 105 ribu unit kendaraan komersial, termasuk pikap, asal India.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan PIKKO adalah asosiasi Produksi IKM Komponen Kendaraan Pribadi yang berdiri Dari 13 tahun yang lalu Bersama anggota sebanyak 110 IKM.

Para anggota PIKKO memproduksi komponen Kendaraan Pribadi berbahan dasar metal, plastic rubber dan nonwoven insulation, carpet serta mould & dies yang merupakan Tier 2 dan 3.

Menurut Reni, PIKKO telah menjadi Dibagian ekosistem OEM dan Tier 1 Untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Mereka dikatakan sebenarnya siap mendukung penuh Langkah pemerintah seperti pengadaan sarana transportasi Untuk KDKMP.

Akan Tetapi Ke Di optimisme Pemberian, ada kekecewaan yang muncul lantaran pemerintah Lewat BUMN justru melakukan Perdagangan Masuk Negeri CBU pikap Di India, bukan Di pabrikan kendaraan komersial asal Indonesia.

“Sehubungan Bersama adanya informasi Wacana langkah Importasi Kendaraan Untuk Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Dari PT Agrinas Ketahanan Pangan Nusantara, PIKKO menyampaikan kekecewaannya atas Wacana importasi kendaraan tersebut,” kata Reni Di keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/2).

“Bersama utilisasi produksi Pada ini yang masih Ke angka 60-70 persen, tentunya dampak Perdagangan Masuk Negeri kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga Ke Disekitar 6.000 tenaga kerja Ke sepanjang rantai pasok industri komponen Kendaraan Pribadi,” katanya lagi.

Sambil Itu Ketua PIKKO Rosalina Faried mengatakan langkah ini Berencana menimbulkan disrupsi Ke keberlangsungan ekosistem industri Kendaraan Pribadi nasional.

“Kami memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak tetapi pengadaannya Untuk tidak 100 persen mengimpor kendaraan Di Negeri India mengingat kemampuan industri Kendaraan Pribadi dan komponen Kendaraan Pribadi Di negeri sudah sangat mumpuni Untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kami khawatir hal tersebut membuat dampak ekonomi tidak bagus Di keberlangsungan ekosistem industri Kendaraan Pribadi,” ucap Rosalina.

Rosalina bilang apabila kebutuhan kendaraan operasional dipenuhi Lewat produksi Di negeri, maka terdapat nilai tambah ekonomi, seperti Meningkatkan pendapatan Iuran Wajib Negeri, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Bersama Wacana Perdagangan Masuk Negeri 105 ribu unit kendaraan operasional ini harusnya menjadi ceruk Usaha yang dapat diambil industri komponen Kendaraan Pribadi lokal, Bersama sinergi yang baik, anggota PIKKO Di Situasi Ini mampu membuat kendaraan operasional tersebut Bersama waktu 1 – 2 tahun Bersama kapasitas 5.000 – 10.000 unit per tahun,” kata Reni.

Ke Di situasi industri Kendaraan Pribadi nasional yang masih lesu, PIKKO berharap perhatian Pemerintah Lewat Kemenperin Untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor Di India.

“Tidak mengimpor sejumlah 100 persen Di seluruh kebutuhan yang ada, Akan Tetapi membatasi jumlah maksimum 50 persen Di kebutuhan dan Memberi kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP,” kata Rosalina Faried.

(ryh/fea)