Perlu Sistem dan Tata Kelola Terstruktur-Berkelanjutan

JAKARTA – Banyaknya Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan Untuk Rumah tangga ( Kekerasa Ndalamrumah Tangga ) Di Indonesia kembali menjadi alarm keras Untuk Negeri dan seluruh elemen Komunitas. Laporan terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 11.850 Peristiwa Pidana Tindak Kekerasan sepanjang tahun 2025. Justru, 1 Di 4 perempuan Indonesia Merasakan Tindak Kekerasan seksual Untuk hidupnya, berdasarkan data resmi Di SIMFONI PPA, sebuah sistem pencatatan Tindak Kekerasan real-time lintas provinsi dan kabupaten.

Untuk Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perdesaan dan Potensi Kedaerahan Firda Riwu Kore, angka-angka ini bukan sekadar statistik. “Setiap data itu adalah nyawa, adalah trauma yang menahun, adalah anak-anak yang tumbuh Untuk ketakutan, dan perempuan yang kehilangan martabatnya Untuk senyap,” ujar Firda Untuk pernyataan tertulisnya Di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Dia menegaskan bahwa Kekerasa Ndalamrumah Tangga bukanlah urusan domestik belaka. Menormalisasi Tindak Kekerasan atas nama Kebiasaan Global, aib keluarga, atau relasi kuasa Untuk Rumah tangga adalah bentuk ketidakadilan struktural yang membunuh Untuk diam. “Pada kita memaklumi Tindak Kekerasan sebagai urusan privat, Pada itu pula kita mengkhianati amanat konstitusi Untuk melindungi segenap bangsa termasuk para perempuan yang hari ini hidup Untuk ketakutan Di balik pintu rumahnya sendiri,” tegas Firda.

Baca Juga: ASN Di Bandung Barat Korban Kekerasa Ndalamrumah Tangga Istri, Polisi: Laporan Sudah Dicabut

Menurut Sarjana Hukum Di Universitas Pelita Harapan ini, sistem pencatatan yang ada pun masih menyisakan celah besar. “Banyak Peristiwa Pidana tidak tercatat Lantaran korban enggan melapor takut, malu, atau Lantaran tidak percaya bahwa Negeri bisa melindungi mereka. Di sinilah akar masalahnya: Negeri belum hadir secara utuh sebagai pelindung,” katanya.

Untuk itu, Firda Mendorong adanya reformasi sistem pencatatan dan perlindungan korban yang bersifat lintas sektor terintegrasi Di layanan Kesejaganan, Belajar, kepolisian, dan Komunitas sipil. “Kita butuh data yang kuat Untuk membuat Keputusan yang efektif. Tanpa itu, semua intervensi hanya bersifat tambal sulam.”

Firda mengajak publik Untuk berhenti menyalahkan korban. “Kebiasaan Global menyalahkan korban baik Melewati komentar, pemberitaan media, maupun narasi institusional harus dihentikan. Kita tidak hanya melawan pelaku Tindak Kekerasan, tapi juga sistem sosial yang memungkinkan Tindak Kekerasan terus terjadi tanpa konsekuensi,” tegas tokoh muda berdarah NTT ini.