Pelat Nomor Khusus Tak Istimewa, Tetap Kena Ganjil Genap

Jakarta, CNN Indonesia —

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan mereka tidak pernah memberi hak istimewa kepada User pelat nomor khusus, termasuk kode akhiran ZZP dan ZZH. User pelat nomor khusus ini tetap diwajibkan menaati Syarat berlalu lintas seperti halnya pengemudi lain Hingga jalan raya.

“Walaupun itu dibatasi ya hanya Untuk eselon 1 dan 2. Lalu nomor khusus ini ya tidak mempunyai privilese apapun, tidak mempunyai prioritas,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Aan Suhanan Hingga Jakarta, Selasa (23/7).

Aan memberi contoh aturan lalu lintas yang wajib dipatuhi semua User kendaraan, termasuk kepada pemakai pelat nomor khusus.

“Kalau ganjil genap, ya berlaku ganjil genap nomor khusus ini. Didalam Sebab Itu STNK khusus ini tidak ada prioritas Untuk diberikan Hingga jalan, tidak ada. Nomor khusus ZZP, ZZH,” kata dia.

Ia menerangkan pelat nomor khusus dibuat bukan Untuk gaya-gayaan, tetapi memudahkan tugas anggota instansi maupun lembaga Pada bekerja. Terlebih tugas yang mereka ambil memerlukan kerahasiaan identitas.

Kerahasiaan tak bisa terjamin secara penuh jika mereka mengenakan pelat merah, maka Di itu pelat khusus dipakai.

“Tidak ada prioritas sama sekali, tidak ada kekhususan, kekhususan hanya nomornya saja, hanya nomor, hanya TNKB-nya. Lantaran (Mungkin Saja) kendaraannya berpelat merah, (lalu) Di melaksanakan tugas harus berpelat dasar putih maka diberikan STNK dan TNKB khusus,” ucapnya.

Aan pun berharap masalah yang kini mencuat akibat sejumlah kementerian dan lembaga Menerbitkan pelat nomor khusus bisa selesai tanpa ada gesekan Didalam Detail.

Sebelumnya Korps Lalu Lintas Polri Menginformasikan ada sembilan Kementerian/Lembaga yang membuat pelat khusus sendiri tanpa campur tangan kepolisian. Dua Hingga antaranya adalah Lembaga Legis Latif dan kejaksaan.

“Didalam Sebab Itu ini saya berharap nanti Sesudah kegiatan FGD ini Pak Puji, komisioner kompolnas bisa rekomendasikan Untuk tadi bermusyawarah,” ucap dia.

“Lantaran kalau penegakan hukum kami lakukan bisa saja, tapi nanti ada ketidakharmonian Di lembag. Lantaran itu dikeluarkan Didalam peraturan lembaganya masing-masing,” kata Aan.

(ryh/fea)