Wakil Rakyat Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Perkara Pidana Hukum Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Wakil Rakyat diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perkara Pidana Hukum mark up (selisih harga) Pembelian Barang Untuk Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Sebagai mendalami proses dan penetapan kuota Pembelian Barang Untuk Luar Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Dari Wakil Rakyat Sebagai melakukan pendalaman Yang Terkait Didalam Didalam proses dan penetapan kuota Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Hingga Wakil Rakyat Yang Terkait Didalam Didalam Perkara Pidana Hukum Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras juga diperlukan Sebagai memperbaiki tata kelola sektor Pertanian Indonesia. Fernando ingin agar Bangsa Hingga Di dapat lebih berpihak Ke petani.

“Jangan sampai Bangsa hanya mengandalkan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Sebagai menjaga ketersediaan Ketahanan Pangan Untuk negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Didalam sengaja menikmati Aturan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras tersebut. Agar, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Perkara Pidana Hukum Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Aturan Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Didalam dugaan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Untuk Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Didalam dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK Untuk menangani Perkara Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Hingga Di Gedung KPK, Jakarta.