Tebusan Ransomware Pusat Data Nasional Rp131 Miliar, Pemerintah Ogah Bayar

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah tidak Berencana membayar atau memenuhi Keinginan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar yang diajukan pihak Striker Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2.

“Nggak, nggak, nggak Berencana. Tidak Berencana,” tegas Budi Arie kepada wartawan usai Hadir Untuk Sidang Tim Pembantu Kepala Negara Paripurna tentang Perekonomian Ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.

Budi mengatakan, Pada ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan Patogen ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2, kata dia, Di dievaluasi.

“Kita evaluasi, BSSN Lagi forensik,” kata dia seperti dilansir Untuk Antara.

Budi juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan Di PDN, melainkan Di PDNS 2.

“Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada Ke Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional. Sebab Lagi dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang Sambil Itu Ke Surabaya,” kata dia.

Lebih jauh Yang Berhubungan Didalam Keselamatan data Kelompok atas serangan tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa pemerintah Berencana terus menjaga data-data Kelompok.

Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian secara terpisah menyampaikan bahwa gangguan yang terjadi Ke Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan Kelompok Dari 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.

“Ransomware ini adalah Pembuatan terbaru Untuk ransomware lockbit 3.0. Didalam Sebab Itu memang ransomware ini dikembangkan terus. Ini kami lihat Untuk sample Sesudah dilakukan forensik Untuk Badan Siber dan Sandi Negeri (BSSN),” kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian Ke Jakarta.

Hinsa menyebutkan bahwa pemerintah Lewat koordinasi Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, dan Telkomsigma Pada ini terus menelusuri serangansibertersebut.

(dan)