Penyelenggara Pencoblosan Suara Kini Tak Layak Menjadi Penyelenggara Pencoblosan Suara Lokal

JAKARTA – Mantan Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pencoblosan Suara) kini tak layak menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pencoblosan Suara Lokal). Dia mengusulkan agar semua Komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara diganti.

Hal itu diungkapkannya Di cuitannya Hingga media sosial X @mohmahfudmd, Minggu (7/7/2024). Awalnya, Mahfud mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pencoblosan Suara Nasional (DKPP) yang memberhentikan Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Hasyim Asy’ari Lantaran Peristiwa Pidana asusila.

“Pasca putusan DKPP memecat Ketua Penyelenggara Pencoblosan Suara Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget Di berita lanjutannya. Info Di obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara sekarang memakai 3 Kendaraan Pribadi dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika Hingga Daerah yang (maaf) asusila,” kata Mahfud.

Dia meminta Lembaga Legis Latif dan pemerintah perlu bertindak alias tidak diam. “Secara Keseluruhan Penyelenggara Pencoblosan Suara kini tak layak menjadi penyelenggara Pencoblosan Suara Lokal yang sangat penting Untuk masa Didepan Indonesia,” tuturnya.

Menurut dia, pergantian semua komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pencoblosan Suara Lokal November mendatang. “Juga tanpa harus membatalkan hasil Pencoblosan Suara Nasional yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi Dari MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja Penyelenggara Pencoblosan Suara sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat,” katanya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa ada Hukuman Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-IX/2011. “Yang isinya ‘jika komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara mengundurkan diri maka tidak boleh ditolakatau tidak boleh digantungkan Di syarat pengunduran itu harus diterima Dari lembaga lain’. Ini Mungkin Saja jalan yang baik jika ingin lebih baik,” pungkasnya.