Pemerintah Berencana Bebaskan Bea Masuk Produk Impor Alat Agrikultur

JAKARTA – Wakil Pejabat Tingginegara (Wamen) Penanaman Modal Di Negeri Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana Memberi fasilitas pembebasan bea masuk Bagi Produk Impor mesin dan peralatan Agrikultur. Keputusan itu dinilai perlu Bagi mendukung Inisiatif ketahanan Kelaparan Global dan energi.

Pembebasan bea masuk Produk Impor Ke sektor Agrikultur tersebut Akansegera diberikan Bagi mendukung mekanisasi Agrikultur Di rangka ketahanan Kelaparan Global dan energi. Kebutuhan alat dan mesin Agrikultur itu Bagi mendukung Inisiatif seperti Pembuatan perkebunan tebu terintegrasi Bersama industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik Di Merauke.

“Fasilitas importasi mesin peralatan Bagi sektor Agrikultur itu kan tidak ada. (Pada) ini harus Lewat mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita Di Didepan khususnya Bagi Pembuatan ketahanan Kelaparan Global dan ketahanan energi itu, perlu sektor Agrikultur kita masukkan sebagai sektor yang Merasakan fasilitas,” ujar Yuliot Di keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan Penanaman Modal Di Negeri perkebunan tebu dan industri gula Di Merauke. Pada ini, kata dia, Pembuatan kluster 3 Bersama lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) Di Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

“Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang Akansegera dibangun dan terintegrasi Bersama bioetanol. Pada ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan Dari pelaku usaha Di Kabupaten Merauke.

Di Di Itu, juga telah dibangun Pusat Studi Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama Bersama Sugar Research Australia (SRA). Total Penanaman Modal Di Negeri perkebunan tebu terintegrasi Ke swasembada gula dan bioetanol kluster 3 Di Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Penanaman Modal Di Negeri tersebut terdiri Bersama perkebunan tebu Bersama Keahlian mekanisasi Agrikultur sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas Studi dan Pembaharuan mencapai Rp150 miliar per tahun.