PADSK Merangsang Fungsi Upaya Mencegah Terjadinya Sengketa Konstruksi

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani sebagai salah satu pendiri Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) mengingatkan agar PADSK selaku stakeholder APS dapat menyampaikan usulan perbaikan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang belum secara rinci Merundingkan tentang APS. Ini Akansegera mendukung dan memberi dasar hukum yang lebih kuat Di penggunaan APS.

“Saya Merangsang PADSK memelopori penyempurnaan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 agar penyelesaian sengketa konstruksi bisa lebih baik lagi,” ungkap Arsul Di Peristiwa International Conference bertemakan ‘Synchronizing the application of FIDIC Contracts with specific related project country’s regulation to avoid disputes’ Ke Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Konferensi internasional yang berlangsung Di dua hari diselenggarakan Dari PADSK dan Society of Construction Law Indonesia (SCLI). Di Situasi Ini sebagai host adalah Ketua Umum PADSK dan SCLI, Prof. Sarwono Hardjomuljadi, yang juga dikenal sebagai pendorong fungsi “avoidance” (Upaya Mencegah) terjadinya sengketa konstruksi yang masuk Di Undang-Undang 2 Tahun 2017 dan Sesudah Itu FIDIC Contract Edisi 2017.

Di sambutannya, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis, menekankan perlunya penyelarasan pemahaman Perjanjian konstruksi dan harmonisasi Antara standar Perjanjian yang digunakan Ke Indonesia sebagai langkah awal mengeliminasi potensi sengketa konstruksi.

Sebagai itu, Pembantu Presiden Pembantu Presiden PUPR Merangsang agar sinergi Sebagai menjembatani Perjanjian Bersama peraturan serta Keputusan nasional Supaya mampu Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Mengurangi risiko dan Meningkatkan Mutu pengadaaan, serta mewujudkan value for money.

“Semuanya bertujuan Merangsang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Abdul Muis.

Kepala Negara The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) Jeremy Glover Merespons Positif kegiatan konferensi internasional dan menekankan Sukses fungsi “avoidance” atau Upaya Mencegah sengketa penting Sebagai mendukung Sukses proyek dan dimulai Dari Sebelumnya sengketa tersebut terbentuk.

“Saya mendukung penuh kegiatan dan Merangsang agar PADSK dan SCLI dapat menjangkau lebih banyak pihak Sebagai mensukseskan Upaya Mencegah sengketa,” tutur Jeremy.

Konferensi internasional diikuti 250 peserta Di 20 Negeri Merundingkan beragam topik Menarik Perhatian mulai regulasi Yang Terkait Bersama penyelesaian sengketa Ke Asia, pembaharuan Perjanjian FIDIC 2017, dan bentuk penyelesaian sengketa serta Gadget Lunak Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB) Di proyek-proyek Ke Asia maupun Negeri lain.