Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berencana Memutuskan alih peraturan dan pengawasan aset kripto. FOTO/dok.SINDOnews
Kepala Eksekutif Pengawas Pembaharuan Ilmu Pengetahuan Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, peralihan tersebut Berencana berlaku paling lambat Januari 2025.
“Amanahnya Berencana dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun Sebelum Undang-undang P2SK (Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan) terbit, yakni Di Januari 2023. Di Sebab Itu Berencana terjadi peralihan paling lambat Januari 2025,” tutur Hasan Di Peristiwa Camaro Futsal Competition 2024, Sabtu (7/9/2024).
Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto Di Media Sosial
Dia menjelaskan peralihan peraturan dan pengawasan aset kripto ini sesuai Di yang diamanatkan Undang-undang (P2SK) Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK telah secara intensif melakukan koordinasi Di Bappebti dan Bank Indonesia (Lembagakeuanganpusat) Di rangka Mengharapkan dan menyiapkan segala sesuatu Sebagai mensukseskan serta melancarkan peralihan tugas tersebut.
“Nanti Berencana ada minimum satu peraturan OJK yang Berencana mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan kripto, yang Di prinsipnya Menerapkan keseluruhan Syarat yang sudah berlaku Di Bappebti Di ini dan tentu kita melakukan penguatan Di dalamnya,” kata Hasan.
Baca Juga: OJK Larang Influencer Promosikan Aset Kripto Di Media Sosial
Di implementasinya, OJK membentuk aturan pelaksanaan tentang perdagangan, laporan, pengawasan, serta aspek-aspek tata kelola dan perlindungan konsumen.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto Di Bappebti Januari 2025