Menkeu Purbaya Janji Usut Tunggakan Proyek Kementerian Hingga Usaha MICE

Pembantu Kepala Negara Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji Sebagai menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event dan multievent. Dia Akansegera memastikan penyelesaian yang adil.

Tidak main-main, nominal yang tersangkut Ke usaha MICE itu dilaporkan mencapai hampir Rp 400 miliar. Pembayaran belum kendatia cara sudah usai empat tahun lalu.

Purbaya mengatakan pemerintah Akansegera memeriksa kembali penanganan masalah tersebut Sebagai memastikan penyelesaian yang adil Untuk seluruh pihak.

“Nanti segera saya cek, Lantaran 2021 kan saya belum tahu (belum Bersama Sebab Itu Pembantu Kepala Negara Keuangan). Soal ini belum sampai Hingga saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai Di ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” ujar Purbaya dilansir Antara, Jumat (24/10/2025).

“Saya Akansegera lihat sudah sampai mana penanganannya dan Akansegera saya pelajari Sebagai diselesaikan,” dia menambahkan.

Ya, para pelaku usaha yang tergabung Di Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Mengkritik pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan. Padahal, kegiatan sudah selesai, seperti Ke PON XX Papua tahun 2021.

Mereka Mengkritik Situasi itu membuat iklim usaha tidak kondusif. Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp 340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan Hingga para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah. Usaha Ke PON Papua yang pembayarannya tertunggak itu beragam, mulai Di usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggaraan pembukaan dan penutupan.

Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga dihelat Ke Papua sebesar Rp 58 miliar. Jika ditotal maka hampir Rp 400 miliar belum dibayarkan.

Iqbal mengatakan keterlambatan pembayaran itu berdampak serius Di keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek Sebagai operasional. Dia berharap Kementerian Keuangan Ke bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti Sebagai melunasi kewajiban kepada para vendor.

“Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda Usaha secara nasional juga bisa berputar Untuk Merangsang Kemajuan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.

Dia mengatakan INCCA dan Asita meminta agar pemerintah Merangsang pembayaran kepada Mendominasi tender kegiatan MICE-Event dan multievent pemerintahan Bersama uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai diselenggarakan. Bukan seperti yang sudah-sudah, pembayaran dilakukan Setelahnya Kegiatan usai.

“Kami juga berharap pemerintah juga bisa Memberi kemudahan kredit perbankan Sebagai mendukung penyelenggaraan kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD Bersama jaminan invoice atau SPK sebesar 50-60 persen seperti Ke Negeri lain misalnya Ke Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.

(fem/fem)