Menkes Sebut Harga Perawatan Di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Ri Keadaan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Perawatan Di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Ri Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Didalam alat Keadaan dan Perawatan-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Keadaan dan Perawatan-obatan dapat disamakan Didalam Negeri-Negeri tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Pada ini harga alkes dan Perawatan-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Keadaan dan Perawatan-obatan itu bisa sama dong Didalam Negeri tetangga. Kan Di kita harga alkes dan Perawatan-obatan mahal,” kata Budi Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Perawatan Di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Didalam harga Perawatan Di Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Perawatan itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Didalam Di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Perawatan tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Bisa Jadi harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Didalam asosiasi industri alat Keadaan dan Perawatan-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Perawatan menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Produk Impor Produk Karena Itu bea masuknya 0, tapi Setelahnya Itu biaya komponen impornya Lantaran kita komponennya masih Produk Impor justru itu dipajakin. Kan Karena Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Tantangan Lantaran udah ada biaya bea masuk Di sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Ri teknisnya harus ngomong Didalam Pembantu Ri Perindustrian yang nanti ngatur. Setelahnya Itu juga kita mengusulkan Hingga Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Di Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.