Mendorong Fleksi Bilitas Pendanaan Sebagai Sertifikasi Sawit Berkelanjutan ISPO

JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung langkah pemerintah Sebagai percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Untuk petani sawit Lewat Peraturan Pemimpin Negara (Perpres) No 16 Tahun 2025 tentang system sertifikasi ISPO. Menurut Ketua Umum SPKS Sabarudin, ISPO bisa menjadi instrumen utama perbaikan tatakelala sawit Indonesia Untuk hulu Hingga hilir.

Di Itu ISPO juga bisa menjadi alat Perundingan yang kuat Untuk Indonesia Di pasar-pasar sawit guna memenuhi Sustainability sawit Indonesia sesuai Bersama Keinginan konsumen Di seluruh dunia.

“Kita dukung sertifikasi ISPO seratus persen Bersama langkah nyata Di lapangan Lewat pendampingan langsung kepada petani sawit dan mempersiapakan mereka Sebagai sertifikasi ISPO,” ungkap Ketua Umum SPKS, Sabarudin Pada sosialisasi Perpres No 16 Tahun 2025 yang dihadiri Bersama pelaku sawit seluruh Indonesia.

Baca Juga: Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tumbuhkan Ekonomi Desa Terpencil

Ia Menyediakan catatan bahwa Sebagai percepatan sertifikasi ISPO, harus ada Fleksi Bilitas dana Untuk petani Sebagai sertifikasi ISPO sesuai Bersama Perpres No 16 Tahun 2025. Untuk pasal 16 menyebutkan biaya sertifikasi ISPO Untuk petani sawit salah satunya bersumber Untuk BPDPKS, Sebagai pendataan petani penerbitan STDB, pengutaan koperasi petani, pelatihan-pelatihan Sebagai sesuai Bersama prinsip ISPO sendiri.

“Kami mengharapkan pendanaan ISPO 100% didanai Untuk BPDPKS, Sebagai itu mekanisme akses dana ini harus segera dibuka dan permudah. Dana yang ada Di BPDPKS sejatinya dana Untuk petani, Karena Itu sudah selayaknya dana ini Sebagai mendukung petani sawit Bersama akses yang mudah,” ungkapnya.

Menurutnya dana BPDPKS terkesan sangat sulit diakses Bersama petani sawit, padahal terang Sabarudin bahwa dana ini dipungut Untuk hasil potongan harga Tandan Buah Sawit (TBS) petani. Bahan terang dia pungutanya tidak main-main, dimana setiap tahun berkisar Disekitar Rp20-50 triliun.

“Kami tidak ingin dana ini hanya digunakan Sebagai kepentingan Inisiatif biodiesel yang hanya menguntungkan perusahan-peruhaan besar industry biodiesel. Kami sadari Inisiatif biodiesel juga penting, dan itu juga kita dukung,” paparnya.

Tetapi terang dia, tanpa Fleksi Bilitas pendanaan Untuk BPDPKS, maka sertifikasi ISPO ini bisa mandek. Sabarudin mengingatkan, sangat penting Untuk petani sawit membuka lapangan kerja Disekitar 3,6 juta secara langsung yang bekerja Di kebun sawit. Di Itu negeri juga diuntungkan sebagai sumber devisa Disekitar Rp300 triliun setiap tahunya.

Baca Juga: Merajut Harmoni Petani Swadaya Kelola Sawit Berkelanjutan

“Sertifikasi ISPO Akansegera Meningkatkan produktifitas petani sawit ini tentu Akansegera berkontribusi positif Sebagai produksi Energi sawit Indonesia, Lewat perbaikan sistem manajemen Di petani sawit misalnya penerapan budidaya sawit sesuai Bersama GAP/BMP, pengelolan lingkungan perkebunan sawit Bersama baik, hasilnya Akansegera ada peningkatan produktifitas Untuk petani dan Keadaan Untuk petani,” ujarnya.

(akr)