Masalah Hukum Judi Online

JUDI online (judol) kini Di marak diperbincangkan Komunitas. Konon, Sebelum 2018 hingga 10 Mei 2022 telah diputus akses 499.645 konten perjudian Hingga pelbagai Media Online, dan lebih Bersama 3 juta nasabah Hingga perbankan terlibat judol. Di keterangan persnya Ke 26 Juli 2024, PPATK Mengungkapkan secara keseluruhan anak-anak Bersama usia 11-19 tahun berjumlah 197.054 dan total depositnya mencapai Rp293,4 miliar.

Hingga Di fakta tersebut, Di konferensi pers, PPATK merinci rentan usia anak. Jumlah anak usia Hingga bawah 11 tahun yang terlibat judi online mencapai 1.160 orang anak. Anak-anak tersebut melakukan transaksi sebanyak 22 ribu kali Bersama total perputaran uang lebih Bersama Rp3 miliar. Dipastikan bahwa usia anak-anak Ke umumnya Hingga bawah 16 tahun. Akansegera tetapi, batas usia seorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adalah Hingga bawah usia 18 tahun. Sedangkan berdasarkan KUHP -Pasal 45, batas usia dewasa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah Hingga bawah 16 tahun.

Hingga Di KUHP Pasal 303, perjudian diancam pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp25 juta Pada setiap orang yang sengaja menawarkan atau Menyediakan kesempatan Sebagai permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau Bersama sengaja turut serta Di suatu perusahaan Sebagai itu atau Bersama sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum Sebagai bermain judi atau Bersama sengaja turut serta Di perusahaan Sebagai itu Bersama tidak peduli apakah Sebagai menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, atau menjadikan turut serta Ke permainan judi seperti pencarian.

Akansegera tetapi, Di Pasal 303 bisa masih diberikan kemungkinan perjudian berizin. Merujuk Ke Syarat perjudian menurut KUHP Menunjukkan bahwa perjudian termasuk kejahatan kesusilaan, Akansegera tetapi tidak berlaku Pada judi online, dilakukan Melewati sarana siber. Sedangkan judol telah menyentuh pelaku anak-anak sampai Hingga tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi Bersama jumlah penduduk 270 juta jiwa serta dampak negatif yang mengerikan.

Sedangkan Syarat KUHP tidak berlaku Pada judol Bersama sarana siber, baik Sebagai Upaya Mencegah maupun Sebagai penindakan yang berujung penghukuman. Pemerintah Lalu telah memberlakukan kejahatan yang dilakukan Melewati sarana siber termasuk judol yaitu Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Bersama ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar Uang Negara Indonesia).

Berdasarkan Undang-Undang ITE Tahun 2016, diharapkan judol dapat dicegah dan diancam pidana sebagaimana ditentukan Di Undang-Undang ITE. Akansegera tetapi, tidak memadai Pada anak-anak Hingga bawah usia 18 tahun, Sebab Syarat pidana Di Pasal 45 KUHP hanya berlaku Pada seseorang yang belum dewasa Hingga bawah usia 16 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Merasakan perubahan batas usia pertangungjawaban pidana, yaitu Hingga bawah 18 tahun, sekalipun hakim hanya Memutuskan putusan diserahkan kepada pemerintah Di Situasi Ini Lapas Khusus Anak atau dikembalikan kepada keluarganya Bersama pengawasan pihak lapas.

Akan Tetapi demikian, judol telah terbukti termasuk kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial- kejahatan transnasional yang Upaya Mencegah maupun penindakannya dipastikan Akansegera Berusaha Mengatasi hambatan-hambatan tidak hanya masalah kesadaran sosial Akansegera bahayanya perjudian.

Sudah saatnya pemerintah membina sedini Bisa Jadi kerja sama Di Negeri Sebagai mencegah dan menindak judol ini. Sejalan Bersama tujuan tersebut, Indonesia telah menjadi Negeri peratifikasi perjanjian regional mengenai Pemberian hukum timbal balik Di masalah pidana (Organisasiregional Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters).