Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif, Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap Mendorong Pansus Judi Online (Judol) Bagi Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank. Foto/Lembaga Legis Latif.go.id
“Hadirnya pansus Bagi Menimbang kinerja perbankan dan lembaga keuangan non bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini,” ujar Aboe merespons usulan Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar Lembaga Legis Latif membentuk Pansus Judol Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Politikus PKS ini mengaku prihatin Akansegera maraknya transaksi judol yang Lebih digemari Komunitas hingga anggota dewan. Apalagi banyak Tindak Kejahatan bunuh diri akibat judol. Sebab itu, ia Akansegera Menyoroti usulan pembentukan Pansus Judol ini bersama fraksi-fraksi Di Lembaga Legis Latif.
“Sosialisasikan Akansegera kita lakukan Bersama sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran judol yang diduga didukung Dari sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank,” tegasnya.
Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan Hingga Negeri. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut Hingga Negeri.
Sebelumnya Itu, Pemimpin Negara Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan kembalikan pendapatan judol Hingga Negeri dan segera dibentuk Pansus Judol.
“OJK maupun Banksentral wajib melakukan audit investigasi Pada lembaga keuangan bank dan non bank yang diduga Yang Berhubungan Bersama judol yang hingga Pada ini luput dilakukan Pada lembaga keuangan secara rutin,” katanya.
Bagi mencegah pemilik judol Memiliki layanan jasa pembayaran, Deni mengusulkan sejumlah hal. Pertama, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penting Bagi mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang Yang Berhubungan Bersama Bersama judi online.
Kedua, lanjutnya, penerapan regulasi yang lebih ketat Pada lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik Bagi memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan Bersama judi online.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKS Siap Dorong Pansus Judi Online