Izin Usaha Perjalanan Hingga Luarnegeri Disorot, Kemenpar Gandeng Lintas Sektor

Pengawasan perizinan usaha Ke sektor Perjalanan Hingga Luarnegeri tak bisa dilakukan sendiri. Kementerian Perjalanan Hingga Luarnegeri (kemenpar) pun Melakukan forum lintas kementerian dan lembaga lain.

Forum Komunikasi Pengawasan Perizinan Usaha Berbasis Risiko itu dilaksanakan Ke Selasa (27/5/2025). Deputi Bidang Industri dan Penanaman Modal Asing Kementerian Perjalanan Hingga Luarnegeri, Rizki Handayani, menjabarkan bahwa forum itu amat penting Lantaran diperlukan pengawasan Ke Untuk perizinan Melakukanupaya, terlebih Untuk ekosistem Perjalanan Hingga Luarnegeri.

“Lantaran kita tahu bahwa banyak hal Yang Berhubungan Didalam Didalam pelayanan, Yang Berhubungan Didalam Didalam usaha, aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek Keselamatan yang perlu terus kita lakukan Untuk rangka Memperbaiki Standar sebenarnya, dan Didalam aspek daya saing Didalam Perjalanan Hingga Luarnegeri,” katanya Ke lokasi.

Lalu, Kiki sapaan akrabnya, menyampaikan upaya pengawasan tersebut juga Untuk Memberi ruang agar masukan-masukan Didalam Lokasi hingga pelaku usaha bisa diakomodir Didalam baik. Agar nantinya standar atau pedoman yang hadir bisa berjalan Didalam maksimal Ke praktiknya.

Lalu, mensinergikan Aturan antar kementerian Untuk pengawasan perizinan berbasis usaha berbasis risiko ini perlu dilakukan. Agar tidak ada kesalahpahaman Untuk penerapannya nanti.

“Dari Sebab Itu ketika berbicara usaha Perjalanan Hingga Luarnegeri, sangat Yang Berhubungan Didalam Didalam masalah pertanahan, sangat Yang Berhubungan Didalam Didalam lingkungan, Yang Berhubungan Didalam Didalam Keselamatan bangunan, Yang Berhubungan Didalam Didalam yang kaitannya misalkan Ke pantai. Itu kaitannya Didalam Topik-Topik kelautan dan Topik-Topik lingkungan,” kata Kiki.

Untuk kesempatan yang sama, Direktur Upaya Mencegah Dampak Lingkungan Aturan Kementerian Lingkungan Hidup, Widhi Handoyo, menyampaikan bahwa langkah pengawasan ini mempunyai tantangan tersendiri.

Seperti yang diutarakan Dari Kiki, pengawasan izin usaha ini perlu sinergitas antar pengampu kepentingan. Lantaran Untuk Kontek Sini Kementerian Perjalanan Hingga Luarnegeri tak bisa berjalan sendirian Untuk melakukan pengawasan, perlu ada kerja sama lebih teknis Didalam kementerian lainnya agar pengawasan itu berjalan secara optimal.

“Nah ini tantangan tersendiri, pengawasan hanya satu, pengawasan bersama. Bahwa nanti pengawasan itu BKPM Didalam aspek investasinya, KLH/BPLH Didalam aspek lingkungannya, ATR Didalam aspek tata ruangnya, PU Didalam aspek bangunan dan yang lainnya, Kesejajaran Didalam aspek kesehatannya, Perjalanan Hingga Luarnegeri Didalam aspek lainnya, ketenagakerjaan Didalam aspek pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan lain-lainnya, itu tantangan kita,” ujar Widhi.

Widhi juga menyampaikan pengawasan perizinan ini harus ditentukan siapa yang pengampu kebijakannya, kembali lagi agar lebih jelas dan berjalan semestinya.

“Belum lagi nanti kita bicara ini Ke mana, apakah Ke pusat tingkat kementerian atau Ke provinsi atau Ke kabupaten/kota. Konsepnya memang benar tapi Untuk pelaksanaannya ini butuh effort besar, ini yang menjadi tantangan kita bersama Untuk Lalu kita wujudkan,” ujar Widhi.

(upd/fem)