Ini Perbandingan Penerimaan Iuran Wajib Era Soeharto, Reformasi dan Sekarang

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan Iuran Wajib telah tumbuh signifikan jika dibandingkan Di 1983 Ke era Kepala Negara Soeharto. Di tahun tersebut, penerimaan Iuran Wajib hanya Rp13 triliun Berikutnya naik Rp 400 triliun Ke era reformasi, yakni Di tahun 1999 atau tahun 2000 dan sekarang penerimaan Iuran Wajib Didalam Perundang-Undangan APBN 2024 ditargetkan sebesar Rp1.998.9 triliun.

“Sekarang teman-teman DJP bertanggung jawab mencapai target Rp1.998,9 triliun. Kalau dibulatkan Rp1.999 triliun,” ujar dia Untuk Kegiatan Spectaxcular 2024 yang digelar Ke Plaza Tenggara GBK, Jakarta, Minggu (14/2/2024).

Menurut Sri Mulyani, DJP Memperoleh tanggung jawab yang besar serta pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi beban yang ditanggung juga sangat berat, ditambah lagi persepsi dan opini publik Di DJP sendiri.

“Saya tau pekerjaan Anda tidak mudah, bukan pekerjaan kaleng-kaleng istilahnya. Pekerjaan ini Memberi sebuah tanggung jawab luar biasa besar dan juga menimbulkan beban yang sangat-sangat besar, belum lagi persepsi dan opini publik Ke kita,” urainya.

“Tidak ada orang yang senang dipajaki tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas Bangsa dan bukan Sebagai kita. Tapi kembali, ini manfaatnya Sebagai Kelompok,” kata dia.

“Karena Itu anda melakukan sebuah tugas yang luar biasa, tugas Bangsa, amanat konstitusi yang tidak menyenangkan, tapi manfaatnya luar biasa, Sebagai Kelompok, publik dan perekonomian, itu tugas yang tidak mudah.”