Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Bersama seluruh pemangku kepentingan Ke Di industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Ke Indonesia. Kerja sama Antara pemangku kepentingan itu dibutuhkan Sebagai menciptakan ketahanan siber yang kuat Di Berusaha Mengatasi ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Di seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembaruan Perbankan Indonesia (LPPI). Di kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Bersama para pelaku industri Sebagai memperkuat ketahanan perusahaan Di Berusaha Mengatasi ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Keselamatan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Di siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Bersama perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Di layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Meresahkan. Perkembangan transaksi Ke kanal pembayaran digital telah Memberi kemudahan Untuk Komunitas luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Bankindonesia), hingga Desember 2023, nilai transaksi Bersama QRIS mencapai Rp229,96 triliun Bersama jumlah User lebih Bersama 45,78 juta.

Di Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Bersama front-end hingga back-end, dilengkapi Bersama berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Sebagai memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Bersama potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Di eksekusi manajemen krisis. Ke Di Itu, audit Keselamatan berkala dan evaluasi langkah-langkah Keselamatan Disorot krusial Sebagai Memperbaiki kesiapsiagaan Ke masa Di.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Antara bank, Financial Technology, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Di industri sistem pembayaran perlu Merasakan perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Potensi kolaborasi antarlembaga Sebagai memaksimalkan biaya Penanaman Modal Di Negeri Di memperkuat ketahanan siber Melewati pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Di memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Di pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Kearifan Lokal Dunia perusahaan yang kuat Di Keselamatan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Keahlian terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Di Berusaha Mengatasi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Sebagai Memberi perlindungan terbaik Untuk User sistem pembayaran Ke Indonesia,” tutup Ario.