Indonesia-Inggris Bahas Kerja Sama Transisi Energi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia Melewati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Memperoleh kunjungan delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin Dari Pembantu Presiden Tim Menteri Iklim HE Kerry McCarthy MP, Di Kamis (17/4) lalu. Untuk Kegiatan tersebut dibahas kerja sama mengenai transisi energi yang adil dan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif.

Di Di Itu, dibahas pula mengenai reformasi struktural Indonesia Untuk rangka proses aksesi Ke Organisasi Bagi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).Pemerintah Indonesia berharap Dukungan Untuk Inggris, sebagai Bangsa anggota OECD, Bagi memperkuat posisi Indonesia Untuk forum internasional tersebut.

Untuk pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan komitmen Indonesia Bagi mencapai Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Elen menerangkan mengenai target Kemajuan 8 persen secara nasional seperti yang tertuang Untuk visi Asta Cita Pemimpin Negara Prabowo Subianto.

“Kemenko Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diatur Untuk Keputusan Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025,” ujar Elen Untuk keterangan resminya.

Dia menjelaskan, satgas tersebut Memiliki empat kelompok kerja utama yang fokus Di transisi energi dan pengurangan emisi Di sektor hulu, Pembaruan industri hijau dan pengurangan emisi Di sektor hilir, pembiayaan dan Penanaman Modal Asing Bagi proyek hijau, serta memastikan transisi ini berjalan adil Bagi seluruh Komunitas.

Salah satu hasil konkret yang Akansegera segera terwujud adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta Untuk konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power Bagi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW Di Saguling. Di Di Itu, Dukungan Untuk perusahaan energi BP Untuk Membuat Ilmu Pengetahuan rendah karbon Melewati penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pemanfaatan karbon (CCUS) Di proyek Tangguh.

Ditambahkan Dari Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Daerah Rachmat Kaimuddin, Indonesia telah melakukan Penanaman Modal Asing besar Bagi Membuat energi bersih. “Sejalan Di komitmen Bagi transisi energi, Pemerintah Ditengah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batu bara atau energi fosil, kecuali Bagi proyek yang telah Memiliki Kesepakatan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Energi Terbaru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga menegaskan bahwa pengurangan emisi menjadi Pada penting Untuk Wacana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang menargetkan Pembaruan pembangkit Energi Ramah Lingkungan sebesar 41 GW Untuk 10 tahun Ke Di. “Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif Bagi mempercepat penggunaan Sepedamotor Listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk Perdagangan Masuk Negeri komponen Di persyaratan produksi tertentu,” jelas Eniya.