Imparsial Desak Dewan Perwakilan Rakyat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

JAKARTA – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Sebab, substansi usulan perubahan Di kedua RUU tersebut Memperoleh sejumlah persoalan yang serius dan dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyikap pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengaku sudah Merasakan empat Surat Pemimpin Negara (Surpres). Bersama jumlah tersebut dua Di antaranya Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Walaupun Di ini Daftar Inventaris Masalah (DIM) belum diterima Bersama pihak pemerintah, Tetapi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan RUU TNI dan RUU Polri Akansegera dibahas Di sisa masa jabatan Sebelumnya Oktober 2024, tepatnya Di masa sidang Berikutnya yakni Agustus 2024.

”Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan Komentar dan masukan Bersama Komunitas sipil Sebagai tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut,” tegasnya, Kamis (11/7/2024).

Langkah tersebut, kata Gufron, dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang Berpeluang berdampak Pada diabaikannya partisipasi publik mengingat masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019-2024 tidak lama lagi Akansegera berakhir. Ditambah substansi perubahan RUU tersebut dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

”Penting dicatat, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri berkaitan Bersama kepentingan Komunitas secara luas. Sebab itu, menjadi penting Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai benar-benar Merencanakan Komentar, saran dan masukan Bersama Komunitas sipil mengingat mereka yang Akansegera terdampak langsung Bersama penerapan kedua Perundang-Undangan tersebut. Kami juga sangat khawatir Di Ditengah waktu yang singkat tersebut, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri cenderung transaksional Supaya mengabaikan partisipasi Bersama kalangan Komunitas sipil,” tegasnya.

Gufron menilai, sedari awal Ide revisi Perundang-Undangan Polri dan Perundang-Undangan TNI telah mengabaikan asas keterbukaan yang diharuskan Bersama undang-undang. Tidak ada keterbukaan kepada Komunitas sebagai pihak yang terdampak Bersama kedua RUU tersebut, dan Mutakhir diketahui Setelahnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan kedua RUU tersebut sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelibatan partisipasi publik merupakan aspek penting Di pembentukan peraturan perundangan-undangan. Di pasal 5 huruf Forumekonomiglobal Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan ada tujuh asas yang harus dipenuhi Di pembentukan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Asas Keterbukaan.

Di Dibagian penjelasan, yang dimaksud Bersama asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai Bersama Pendesainan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), Memberi akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung Sebagai Merasakan informasi dan Memberi masukan Di setiap tahapan Di pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis Bersama cara daring (Di jaringan) dan luring (luar jaringan).

Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024 Akansegera segera berakhir, pembahasan keduanya Berpeluang mengabaikan partisipasi publik dan berdampak Di lahirnya aturan perundang-undangan yang anti-Komentar dan represif. “Kami juga menilai secara substansi RUU TNI dan RUU Polri Memperoleh usulan perubahan yang bermasalah. Alih-alih Mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sejumlah usulan perubahan yang ada Akansegera membuat kedua institusi tersebut Lebihterus menjauh Bersama kepentingan dan mandat Reformasi, jika diakomodir Bersama Dewan Perwakilan Rakyat,” katanya.

Sebab itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus benar-benar mencermati Komentar, saran, dan masukan Bersama berbagai kelompok Komunitas sipil. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan produk legislasi yang merusak prinsip Negeri hukum, mengancam Kedaulatan Rakyat dan Ham.

“Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri Di sisa masa periode yang tidak banyak. Di Ditengah masa baktinya yang Akansegera berakhir, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah memfokuskan Di upaya evaluasi dan perbaikan Pada berbagai praktik penyimpangan Di pelaksana tugas TNI-Polri dan Mendorong agenda Reformasi yang tertunda,” katanya.