IKN Dibayangi Permasalahan Pungli dan Prostitusi

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Permasalahan pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan juga praktik prostitusi online.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Komunitas Ke kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Terbaru tersebut.

Warga disilakan datang Ke IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Sebagai menikmati ruang publik Di kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Untuk Komunitas yang ingin Melakukan Kunjungan Ke kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Di keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Troy hanya mengimbau pengunjung Sebagai mematuhi arahan Di petugas Perlindungan Di lapangan. Di Peristiwa besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Di Di KIPP Didalam tetap mengikuti rambu dan arah petugas.

Di Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Di area umum, membuang sampah Di tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.

Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Sebagai masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada pungutan apapun Untuk Komunitas yang ingin berkunjung Ke KIPP Di IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Di lapangan!” tegas dia.

IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online

Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Komunitas (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Malahan terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin mengaku Berencana mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Di kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin mengatakan maraknya PSK Di IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Berencana mengecek langsung Ke lokasi.

“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Meninjau adanya praktik prostitusi online atau daring Di Di Area IKN. Satpol PP Merasakan laporan soal adanya prostitusi online ini Di Komunitas.

“Ada laporan praktik prostitusi Di Di Area IKN disampaikan Komunitas dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Di Antara, Minggu (25/5).

Pihaknya Setelahnya Itu menindaklanjuti laporan Komunitas dan pemerintah desa Di Kecamatan Sepaku, Area administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Area IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Di Di kawasan IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan Sebelum tiga bulan lalu Yang Berhubungan Didalam laporan adanya praktik prostitusi Di Di Area IKN,” jelasnya.

——–

Artikel selengkapnya bisa dibaca Di sini dan Di sini.

(wsw/wsw)