Fraksi PKB Setujui RUU TNI Di 6 Syarat

JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Wakil Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dibarengi Di enam syarat. Pertama, penguatan supremasi sipil harus menjadi prioritas.

TNI wajib tunduk sepenuhnya Di bawah pemerintahan sipil dan semua pihak harus Memiliki kesadaran menjaganya agar tidak kembali dwifungsi. “Kedua, pembatasan penempatan prajurit aktif Di jabatan sipil. Prajurit aktif hanya boleh menduduki posisi Di kementerian atau lembaga yang telah disetujui Untuk revisi Aturantertulis TNI,” ujar Anggota Komisi I Wakil Rakyat Fraksi PKB Di Soleh Untuk Diskusi pengambilan tingkat I Pada revisi Aturantertulis TNI Di Gedung Nusantara II, Wakil Rakyat RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).

Ketiga, PKB mengharapkan agar mekanisme penempatan prajurit Di jabatan sipil dilakukan Di proses seleksi yang transfaran dan independen. Keempat, penegasan batas usia pensiun proporsional.

Meski mendukung penyesuaian batas usia sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XIX/2021, perpanjangan masa dinas perwira tinggi (bintang empat) harus memenuhi Seleksi tertentu dan semata-mata Sebagai kepentingan bangsa dan Negeri.

“Di Sebab Itu Aturan pensiun diberlakukan secara adil dan terukur Sebagai menghindari disparitas antar pangkat,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI itu.

Kelima, PKB meminta agar TNI harus komitmen Di profesionalisme. Fokus utama TNI harus Di tugas Defender Negeri, operasi militer, dan penanganan konflik bersenjata. Fraksi PKB menolak penugasan TNI Di bidang non-militer yang Berpotensi Sebagai mengaburkan peran strategisnya.

Lanjutnya syarat keenam, Kesejaganan prajurit TNI harus menjadi prioritas Aturan Negeri. Fraksi PKB Merangsang pemerintah Sebagai menjamin pemenuhan hak dasar prajurit, termasuk tunjangan yang memadai, fasilitas Kesejaganan, perumahan layak, serta Langkah pascapensiun yang berkelanjutan.

“Kesejaganan prajurit tidak hanya menjadi bentuk Apresiasi atas pengabdian mereka, tetapi juga faktor Kunci Untuk menjaga moral, loyalitas, dan profesionalisme TNI sebagai institusi Defender yang modern,” tutur politikus kelahiran Tasikmalaya itu.