Fadli Zon Ungkap Hibah Sebagai Keraton Solo Di Ini Diterima Atas Nama Pribadi

Polemik Hingga tubuh Keraton Kasunanan Surakarta masih mencuat. Kali ini soal dana hibah Sebagai Keraton Solo. Di ini menurut Pembantu Presiden Tim Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Keraton Solo Merasakan hibah Di berbagai sumber, mulai Di Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Di, hingga APBN.

“Nah, Di ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi,” ujar Fadli Untuk Diskusi kerja Di Komisi X Wakil Rakyat seperti dikutip Kamis (22/1/2026).

Hingga Didepan pemerintah ingin ada pertanggungjawaban Di dana hibah yang disalurkan tersebut. “Nah, kita ingin ada Hingga Didepan itu ada pertanggungjawaban terutama Yang Terkait Di bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang Di APBN,” ujarnya.

Atas alasan itulah pemerintah akhirnya menunjuk KGPA Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Penanggung Jawab Perlindungan, Pembaruan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Kekayaan Budaya Dunia Keraton Solo sebagai penanggung jawab pelaksana atas nama pemerintah pusat, bukan sebagai raja atau pihak yang menentukan keputusan internal keraton.

“Karena Itu tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah Hingga Di keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia Sebagai menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, konflik internal Keraton Solo bukan persoalan Terbaru. Perselisihan sudah berlangsung lama dan Lebihterus kompleks pasca wafatnya Spike Buwono XIII. “Konfliknya memang atau perselisihannya sudah cukup panjang. Setelahnya 40 hari surutnya PB XIII, kami mengundang semua pihak,” kata Fadli Zon.

Tetapi, tidak semua pihak memenuhi undangan pemerintah. Fadli menyebut ada kubu yang menolak hadir Lantaran mempermasalahkan penulisan nama Untuk undangan. “Mereka ingin undangan menggunakan nama rajanya. Padahal rajanya Untuk ada dua, artinya saling mengklaim,” ujarnya.

Fadli menegaskan, sebagai institusi Negeri, pemerintah mengundang pihak Yang Terkait Di berdasarkan identitas resmi. “Kalau Di pemerintah, ya atas nama sesuai KTP. Kita ini Negeri Republik Indonesia,” katanya.

Fadli juga menyoroti Situasi fisik Keraton Solo yang dinilainya tidak terawat. Ia mengaku telah melihat langsung bangunan-bangunan Hingga area Di keraton seluas Di 8,5 hektare yang berstatus cagar Kekayaan Budaya Dunia nasional. “Bangunan-bangunan itu tidak terawat Lantaran ada Aksi Penolakan saling menggembok,” ujarnya.

Malahan, upaya revitalisasi museum yang dibiayai Negeri disebut terhenti Hingga Di jalan. “Kita sudah membuat revitalisasi museum, Terbaru 25 persen, Setelahnya itu digembok lagi. Karena Itu belum selesai,” kata Fadli.

Menurutnya, intervensi pemerintah diperlukan agar Negeri tidak Dikatakan abai Pada cagar Kekayaan Budaya Dunia nasional. “Karena Itu kita Melakukanupaya sebenarnya Sebagai intervensi Lantaran kalau nanti Dikatakan membiarkan Negeri tidak hadir tapi kita intervensi terutama Sebagai cagar budayanya gitu tapi bukan Sebagai yang Yang Terkait Di Di urusan internal keraton keluarga. Karena Itu kita Melakukanupaya semaksimal Mungkin Saja sesuai Di aturan-aturan yang ada dan bekerja sama Yang Terkait Di hal ini Di pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Surakarta,” ujarnya.

Sambil Itu pemerintah Kota (Pemkot) Solo hingga kini juga belum menyalurkan dana hibah Hingga Keraton Kasunanan Surakarta meski KGPA Tedjowulan sudah resmi ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana perlindungan-pemanfaatan Keraton Solo.

Sekda Kota Solo, Budi Murtono, mengatakan ada arahan Di Wali Kota Solo Respati Ardi agar konsultasi terlebih dahulu Di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Di (Jateng).

“Kita mendukung apa yang telah ditetapkan Dari pemerintah pusat Yang Terkait Di penjabat pelaksana yang sudah ditunjuk atau Sebagai melaksanakan tata kelola Hingga Keraton Solo Sambil ini,” kata Budi Di ditemui awak media Hingga Balai Kota Solo, seperti dilansir detikJateng.

(ddn/ddn)