Buruh dan Ojol Tolak Asuransi Wajib Sebagai Kendaraan Hingga 2025

JAKARTA – Buruh dan pengemudi ojek online (ojol) menolak keras wacana pengenaan asuransi wajib Pada seluruh jenis kendaraan bermotor Di 2025. Sebab, kewajiban itu dinilai Akansegera memberatkan mereka sebagai pekerja yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama.

Wakil Pemimpin Negara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan, asuransi wajib kendaraan bermotor Akansegera membebani para buruh. Kewajiban itu Akansegera memaksa pekerja Menerbitkan dana tambahan Sebagai mengasuransikan kendaraannya.

“KSPI menolak Yang Terkait Bersama Ide asuransi wajib Pada sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua ini, Sebab bagaimanapun mayoritas User Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah buruh yang menggunakannya Sebagai keseharian,” ujar Kahar Di diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (20/7/2024).

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mewajibkan seluruh Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Kendaraan Pribadi Memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Hal itu diatur Di Undang-Undang Pembuatan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perundang-Undangan P2SK). Kahar mengatakan, peraturan itu mencerminkan bahwa Bangsa tidak berpihak kepada kaum buruh. “Kan Perundang-Undangan P2SK ini Dibagian Di Omnibus Law,” imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono juga menyampaikan bahwa para pengemudi ojek online juga kompak menolak wacana pengenaan asuransi Pada kendaraan yang rencananya Akansegera diterapkan 2025 mendatang.

Igun mengatakan, kendaraan bermotor menjadi alat utama Untuk para pengemudi Sebagai mencari nafkah. Adanya kewajiban ini dikhawatirkan Akansegera membebani para driver dan Mengurangi pendapatannya. “Kami sebagai User sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagai alat utama kami Sebagai mencari nafkah itu terdampak sekali kalau ini menjadi kewajiban, Sambil Itu pendapatan rekan-rekan ini kan Lebih turun, ini yang Akansegera Lebih memberatkan,” tegas Igun.