Bulog-Bapanas Didesak Turunkan Harga Beras Hingga Ditengah Denda Produk Impor Rp294,5 M

JAKARTA – Bulog diultimatum Kementerian Di Negeri (Kemendagri) Untuk dapat gerak cepat Mengharapkan pergerakan harga beras yang kembali naik. Permintaan tersebut harus bisa direalisasikan Hingga Ditengah Perdebatan demurrage atau denda Produk Impor beras sebesar Rp294, 5 miliar yang menyeret Bulog-Bapanas.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen-Rp 310. Sedangkan Untuk beras medium, berada Hingga harga Rp 13.620 atau naik 0,29 persen-Rp 40 Di Sabtu tanggal 27 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah Di Kontek Sini Bulog harus dapat menekan Fluktuasi Harga beras Di memastikan jalur distribusi kepada Kelompok. Jika tidak bisa menekan Fluktuasi Harga beras maka Bulog layak disebut sebagai Perum gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, Supaya menyebabkan harga beras tinggi,” ujar dia Hingga Jakarta, Sabtu, (27/7/2024).

Baca Juga: P3S Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Perum Bulog

Dia memandang pemerintah Di Kontek Sini Bulog dapat mengkalkulasi Di tepat kebutuhan beras Kelompok se-nusantara Supaya Fluktuasi Harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi Mutakhir kita bicara distribusi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemendagri mendesak Bulog segera stabilisasi harga beras seiring Gaya Fluktuasi Harga yang mulai terjadi Hingga musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis Fluktuasi Harga beras cenderung terjadi Di Juli Di musim kemarau tiba. Dari Sebab Itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi Di menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Menunjukkan bahwa Fluktuasi Harga beras terjadi Hingga 32,22% Daerah Hingga Indonesia Di pekan ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Berhubungan Di dugaan mark up (selisih harga) Produk Impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Produk Impor beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK), Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Berhubungan Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK RI Di menangani Perkara Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Hingga Didepan Gedung KPK, Jakarta.

(nng)