Beredar 7 Sosok Pengganti Menkeu Sri Mulyani, Pengamat Ungkap Kriteria Ideal

JAKARTA – Sejumlah nama dikaitkan Di jabatan Pembantu Pemimpin Negara Keuangan (Menkeu) Terbaru Untuk beberapa waktu terakhir, Sesudah Sri Mulyani Memberi sinyal tidak Berencana lagi menjabat sebagai Bendahara Negeri Di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Menariknya, sebagian besar Di mereka Memiliki latar Di yang kuat Di sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas Di kalangan banker.

Di sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga Untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Kendati Memiliki Pengalaman Hidup dan pengetahuan yang luas Di bidang ekonomi, Analis Ekonomi Politik FINE Institute, Kusfiardi menilai nama-nama ini Bisa Jadi lebih cocok Sebagai posisi yang berhubungan Di bank dan lembaga keuangan daripada Sebagai posisi Pembantu Pemimpin Negara Keuangan.

Di Di Itu ada juga Mahendra Siregar, yang Dari 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang Memiliki kompetensi tinggi Di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

“Tetapi kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar Bisa Jadi lebih tepat Sebagai mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Pembantu Pemimpin Negara Keuangan,” ungkap Kusfiardi Untuk keterangannya Di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Di Di Itu, Perry Warjiyo, yang Di ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (Banksentral), juga disebut-sebut sebagai kandidat Pembantu Pemimpin Negara Keuangan. Tetapi terang Kusfiardi, peran Gubernur Banksentral yang fokus Di Keputusan moneter Bisa Jadi tidak sepenuhnya sejalan Di Permintaan posisi Pembantu Pemimpin Negara Keuangan yang lebih luas.

“Pemilihan Pembantu Pemimpin Negara Keuangan adalah hak prerogatif Pemimpin Negara. Tetapi, jika nama yang ditunjuk tidak Memiliki kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas Pemimpin Negara,” bebernya.

Diungkapkan juga olehnya, sebagai seorang Pembantu Pemimpin Negara Keuangan dituntut Sebagai Memiliki kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental Peningkatan Ekonomi. Di Di Itu, mereka harus mampu membangun sinergi Di Keputusan fiskal dan moneter Sebagai Mendorong Kemajuan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara Sebagai menumbuhkan sektor ekonomi produktif.

“Maka Itu, Untuk menentukan Pembantu Pemimpin Negara Keuangan, sangat penting Sebagai Merencanakan kompetensi dan kemampuan individu Untuk mengelola Keputusan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar Di Di sektor perbankan dan lembaga keuangan,” ungkapnya.