Alva Minta Kejelasan Nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua Listrik

Jakarta, CNN Indonesia —

Alva meminta pemerintah memberi kejelasan Yang Terkait Bersama nasib Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Ke Indonesia. Menurut perusahaan selain produsen, konsumen juga butuh kepastian.

“Dari Sebab Itu kalau Untuk Alva tentu kami berharap ada kejelasan Untuk sisi pemerintah Yang Terkait Bersama apakah Aturan soal insentif ini ada apa tidak, dan kalau iya mekanismenya seperti apa,” kata Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, Ke pabrik Cikarang, Jawa Barat, Kamis Jumat (23/5).

Agar Usaha Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik kembali menggeliat, ia mengatakan Kandidat konsumen butuh kepastian. Jika hanya digantung tanpa kejelasan kapan bakal memberi Bantuan Pemerintah, dikhawatirkan malah membuat Komunitas menunda pembelian.

“Dari Sebab Itu supaya ada kejelasan Bagi konsumen sebenarnya. Itu harapan Untuk Alva,” kata Putu.

Pemerintah Sebelumnya Itu telah menggelontorkan Bantuan Pemerintah Rp7 juta per unit mulai 2023 dan dipahami sempat membuat produsen kebanjiran pesanan.

Akan Tetapi pemerintah menilai pemberian Bantuan Pemerintah ini kurang berhasil Supaya kuotanya dipangkas hingga menjadi 60 ribu Ke 2024. Dari Pada itu Bantuan Pemerintah dihentikan dan posisinya kini menggantung.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat Berkata Di Merundingkan kelanjutan Bantuan Pemerintah Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik Bagi 2025 Akan Tetapi menjelaskan skemanya belum pasti sama.

Kemenperin belum lama ini Menginformasikan usulan insentif diskon Ppn Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 12 persen Bagi Kendaraan Bermotor Roda Dua listrik. Insentif itu buat Sepedamotor Listrik roda dua dan tiga serta Memperoleh dua kategori.

Kategori pertama kendaraan Bersama Tingkat Komponen Untuk Negeri (TKDN) Ke atas 40 persen yang Memperoleh baterai jenis Sealed Lead Acid (SLA) diberikan insentif PPN DTP 6 persen.

Ke kategori kedua pemberian insentifnya lebih besar yaitu 12 persen Bagi TKDN Ke atas 40 persen yang menggunakan baterai lithium.

Usulan insentif Terbaru ini sudah diajukan Lewat proposal Hingga Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Dari November 2024. Akan Tetapi Hingga Pada Ini belum ada regulasi Terbaru yang terbit sebagai payung hukum Bagi diberlakukan.

(ryh/fea)