Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Ke Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Sistem Pemerintahan Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Di memasukan sejumlah nama mulai Untuk Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Ke Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Untuk Kegiatan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Ke Untuk Diskusi tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Mengintroduksi perubahan struktur Untuk DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Dibagian Untuk adaptif policy yang bersifat strategis Ke Untuk Berjuang Di tantangan-tantangan Ke Didepan yang tidak ringan,” kata Hasto usai Kegiatan pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Mutakhir dipersiapkan Sebagai hadapi Pemilihan Kepal Adaerah 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Menampilkan kesetaraan Untuk setiap anak bangsa Untuk ajang Pemilihan Kepal Adaerah ini. “Sebab yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Kepal Adaerah itu adalah prinsip kesetaraan Untuk setiap anak bangsa Sebagai dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Untuk kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Sebagai membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Supaya Pemilihan Kepal Adaerah bukan menjadi konsensus elit yang Sesudah Itu melakukan pengaturan dan Sesudah Itu membawa jarak Di rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Untuk struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Sebab kemampuan Pak Adian juga Ke Untuk Memberi penjelasan kepada publik Di cara yang bisa diterima Dari Kelompok dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Ke ideologi partai,” ucap Hasto.

Samping Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Pada otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Untuk rakyat Pada pembangunan itu dapat dijamin Di berkeadilan,” kata Hasto.

“Supaya masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Area, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Sesudah Itu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Nasional Eksekutif, ada Rano Karno Ke Bidang Kebudayaan, Supaya politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Untuk kebudayaan itu,” tandas Hasto.