Pejabat Tingginegara Koordinator Pemberdayaan Komunitas (Menko PM) A Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyoroti sejumlah hal yang perlu ditingkatkan usai pelantikan jajaran direksi dan dewas BPJS Kesejajaran. Salah satunya Yang Berhubungan Di strategi reaktivasi peserta hingga penghapusan tunggakan iuran Untuk kelompok rentan.
“Jaminan sosial Memperoleh tugas memastikan bahwa Negeri harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif, artinya mampu terlepas Di Pemberian sosial Ke kemandirian berkelanjutan. Inilah esensi pemberdayaan Komunitas,” kata dia Ke Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, BPJS Kesejajaran harus memastikan tidak ada satupun Komunitas yang kehilangan hak berobat atau mengakses pelayanan, mengingat layanan Kesejajaran merupakan hak konstitusional setiap warga Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin menyebut BPJS Kesejajaran sebagai ujung tombak jaminan sosial nasional, sejalan Di semangat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“BPJS hadir agar Komunitas hidup tanpa rasa khawatir. Jangan Sebagai Alternatif, Komunitas waswas Di layanan yang tidak berkualitas,” tegasnya.
“Tidak boleh ada satu Komunitas pun yang tercecer dan tertinggal Di Merasakan pelayanan Kesejajaran. Satu-satunya cara Untuk memastikan itu adalah Di semangat gotong royong,” katanya.
Ia juga Merangsang kolaborasi BPJS Kesejajaran Di kementerian dan lembaga lain Untuk memastikan akurasi data dan peningkatan Mutu layanan.
Rapikan Reaktivasi Peserta Nonaktif
Cak Imin menyoroti cakupan Inisiatif Jaminan Kesejajaran Nasional (JKN) yang sudah sangat tinggi dan harus dipertahankan. Meski begitu, ia meminta peserta non-aktif terus ditekan jumlahnya.
“Komunitas yang tidak aktif menandakan adanya yang tidak mampu bayar. Yang tidak mampu, Negeri harus hadir membantu pembiayaan. Yang mampu bayar, harus kita pastikan membayar sesuai kemampuannya Lantaran yakin dan percaya kepada BPJS Kesejajaran,” jelasnya.
Ia berharap strategi reaktivasi peserta dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.
Hapus Tunggakan Kelompok Rentan
Salah satu agenda terdekat yang disorot Cak Imin adalah penghapusan tunggakan iuran Untuk kelompok rentan agar mereka bisa kembali menjadi peserta aktif.
Ke Samping Itu, ia menekankan pentingnya pemerataan layanan. Peserta Ke desa, menurutnya, harus merasakan manfaat yang sama Di peserta Ke kota.
“Pengelolaan operasional harus efisien, disertai pelayanan digital yang lebih berkualitas dan tidak meninggalkan kesenjangan antar Lokasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian pembiayaan layanan Kesejajaran serta pembayaran klaim tepat waktu, Di komitmen bersama lintas kementerian dan lembaga.
“BPJS Kesejajaran harus memastikan Komunitas berisiko terlindungi, Agar mereka punya ruang Untuk naik kelas. Inilah Dibagian Di cita-cita kita bersama,” pungkasnya.
Adapun daftar nama Dewas dan Direksi BPJS Kesejajaran Di lima tahun Ke Didepan adalah sebagai berikut:
Daftar dewas BPJS Kesejajaran:
- Stevanus Adrianto Passat (Ketua unsur pekerja)
- Murti Utami Adyanto (anggota unsur pemerintah)
- Rukijo (anggota unsur pemerintah)
- Afif Johan (anggota unsur pemberi kerja)
- Paulus Agung Pambudhi (anggota unsur pemberi kerja)
- Sunarto (anggota unsur pemberi kerja)
- Lula Kamal (anggota unsur tokoh Komunitas)
Daftar direksi BPJS sebagai berikut:
- Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)
- Abdi Kurniawan Purba (Direktur)
- Akmal Budi Yulianto (Direktur)
- Bayu Teja Muliawan (Direktur)
- Fatih Waluyo Wahid (Direktur)
- Setiaji (Direktur)
- Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)
- Sutopo Patria Jati (Direktur)
Halaman 2 Di 3
(naf/kna)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Agenda Terdekat, Hapus Tunggakan Iuran
