BUMN Banyak yang Megap-megap, Ini Saran Sri Mulyani

JAKARTA – Pembantu Ri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Yang Berhubungan Didalam penyebab sejumlah Badan Usaha Milik Negeri ( BUMN ) yang Situasi keuangannya kritis. Menurut dia ada dua penyebab utama beberapa BUMN Memiliki kinerja yang tidak sehat atau sakit.

Pertama, tata kelola manajemen yang kurang baik. Lalu kedua, Lantaran Usaha yang dijalankan beberapa perusahaan pelat melah itu sudah tidak lagi strategis Akan Tetapi manajemen terlambat melakukan transformasi Usaha.

“Bisa Jadi Lantaran manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis Di Situasi Ini tidak harus dimiliki pemerintah atau Malahan bisa ditutup dan dilikuidasi,” jelas Menkeu Di Pertemuan kerja Didalam Komisi XI Lembaga Legis Latif tentang pemberian Penyertaan Modal Negeri (PMN)Ke Gedung Dewan, Jakarta, Terbaru-Terbaru ini.

Dia menegaskan, pemerintah Di ini telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai Situasi Kesejajaran keuangan. Didalam hasil klasterisasi itu, ada sejumlah BUMN yang bisa ditutup.

Dikatakan Menkeu, Di mengklasterisasi BUMN itu, dirinya membagi BUMN menjadi empat kategori. Pertama adalah BUMN yang Memiliki strategic value dan welfare creatore. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya Didalam pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, hingga penggabungan atau peleburan.

Kategori kedua adalah BUMN yang hanya Memiliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas Didalam pemerintah, Akan Tetapi masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Kategori ketiga adalah BUMN yang Memiliki surplus creator, yakni BUMN yang sedikit diberi mandat Didalam Negeri Akan Tetapi neraca keuangannya mampu terjaga Didalam baik, Agar BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas Didalam pemerintah.

Terakhir, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, yakni BUMN yang tidak perlu Menyambut mandat Didalam pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Dia mengatakan pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.

“Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, Lantaran mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” tutup Menkeu.