Airlangga Pastikan Prabowo Tidak Dilantik Ke IKN, Ini Lokasinya

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelantikan Ri terpilih Prabowo Subianto Akansegera dilantik Ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat RI) Senayan Di Oktober mendatang. Airlangga juga memastikan bahwa Prabowo tidak Akansegera dilantik Ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Agenda kan Ke Dewan Perwakilan Rakyat, harus Ke Dewan Perwakilan Rakyat,” jelasnya Pada ditemui Ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga: Bukan IKN, Prabowo Bakal Dilantik sebagai Ri Ke Senayan

Padahal Sebelumnya Itu, Pejabat Tingginegara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Ri terpilih Akansegera dilantik Ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang Pada ini Ditengah dibangun Bersama Kementerian PUPR Di rangka persiapan pemindahan pusat Pusat Kota mulai Agustus 2024. “Pelantikan Ri (Mutakhir) Ide Ke sana (IKN),” ujar Basuki Pada ditemui Ke Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/4/2024) lalu.

Sedangkan Bagi rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus 2024 seperti Pidato Kenegaraan 16 Agustus masih dilangsungkan Ke Jakarta, sedangkan Bagi upacara 17 Agustus Akansegera dilakukan Ke IKN. “Kalau 17 Agustus Ke sana, Mungkin Saja pidato kenegaraan masih tetep Ke sini,” ujarnya.

Basuki menjelaskan, hingga Pada ini memang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Ke IKN belum masuk Di tahap konstruksi, Justru belum masuk Di daftar proyek yang dibangun hingga kurun waktu 2024.

“Saya Mutakhir dapat data Di Mensesneg Di 31 organisasi yang menurut Perundang-Undangan kedudukan berada Ke Ibu kota, Mutakhir 3 yang sudah groundbreaking. Itu Lembagakeuanganpusat, BPJS, dan OJK, yang lain belum ada. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Tertinggi Negara, Dewan Perwakilan Daerah, itu belum ada (Di daftar pembangunan),” kata Basuki.

Tetapi demikian menurutnya, pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan sudah bisa masuk Di kajian Feasibility Study (FS) Sebelumnya masuk Di tahap lelang hingga proses konstruksi Di 2025.

(nng)