Kesiapan Infrastruktur Lokasi 3T Karena Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Di Memberi akses energi yang merata dan terjangkau Untuk seluruh Kelompok Ke semua Area Ke Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Ke seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Di Lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Di pemerataan energi. Belum lagi Di pemerataan sumber daya manusia Di Memberi pelayanan Kelompok.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Melakukan focus group discussion Didalam tema “Ke SDM Unggul Untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Ke Indonesia” Ke Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Belajar Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Lewat Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Langkah BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memiliki izin Untuk turut andil Di pemerataan energi Ke Indonesia.

Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memiliki izin berhak terlibat Di Memberi aksesibilitas energi hingga Lokasi 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Langkah? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Ke Lokasi 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Di tata niaga sektor Migas dan gas baik Ke hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal Di Negeri yang besar Di tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Antara Penanaman Modal Di Negeri Di SDM dan Penanaman Modal Di Negeri Di Ilmu Pengetahuan Untuk melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Langkah BBM Satu Harga yang dijalankan Dari pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Ke Lokasi.