loading…
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim. Foto/Istimewa
Dia berpendapat, setiap dugaan Pelanggar harus diusut secara menyeluruh Melewati mekanisme hukum yang berlaku. “Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung Untuk waktu lama, maka Peristiwa Pidana ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang Untuk praktik yang merugikan perusahaan maupun Bangsa,” ujarnya Ke Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dugaan tersebut mencuat Untuk proses asesmen yang dilakukan Danantara Pada PT Pos Indonesia. Hasil asesmen itu kini masih ditindaklanjuti Melewati audit investigatif bersama aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya Pelanggar berdasarkan alat bukti yang memadai.
Baca juga: Daud Joseph Mundur Bersama Dirut PT Pos Indonesia usai Penggabungan BUMN Ekspedisi
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan, PT Pos Indonesia Memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan Ekspedisi nasional. Bersama jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok Lokasi, PT Pos Indonesia memegang peran penting Untuk distribusi Produk, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung Kemajuan pelaku Dan Menengah dan ekonomi digital.
Kendati demikian, menurutnya, besarnya aset dan luasnya jaringan tersebut harus diimbangi Bersama tata kelola perusahaan yang profesional dan modern. Ia menilai persoalan tata kelola yang lemah justru dapat menghambat optimalisasi potensi PT Pos Indonesia sebagai perusahaan Ekspedisi nasional.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Legislator PKB Dukung Danantara Bongkar Dugaan Fraud Bertahun-tahun Ke Pos Indonesia











