Kemenko PMK Ungkap 5,8 Juta Balita Indonesia Bermasalah Gizi

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lewat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Mutu Kesejajaran dan Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang mengungkapkan sebanyak 5,8 juta balita Indonesia bermasalah gizi.

“Beberapa catatan, ini ada 36,10 persen atau 5.839.101 yang balita bermasalah gizi dan Setelahnya Itu 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang harus diintervensi gitu,” ujar Budiono Untuk dialog Deputy Meet the Press Hingga Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Di kesempatan itu, Budiono mengatakan angka tersebut merupakan hasil Untuk pengukuran dan intervensi serentak Hingga 300 lebih Posyandu hingga 1 Juli 2024 ini. “Dari Sebab Itu Pada ini Pemerintah sudah menyelesaikan sampai Bersama apa namanya bulan Juni ini, sudah 1 Juli, Dari Sebab Itu pengukuran serentak dilakukan Hingga seluruh Area Indonesia ada Hingga 300 ribu Posyandu.”

“Hingga pagi ini pukul 9 itu ada sudah mencapai 95,15% ya ini hasil kerja kolaborasi semua pemikiran lembaga sebagaimana yang sudah tertuang Hingga Untuk Perpres 72 Tahun 2021 Regu percepatan penurunan stunting dan itu ada 19 Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat Hingga dalamnya,” sambungnya.

Sambil Itu, prevalensi stunting Hingga Indonesia berkurang sebesar 15,7% Untuk 10 tahun terakhir yakni rata-rata penurunan berkisar Di 1,57% per tahun. Tercatat Hingga tahun 2023, prevalensi stunting 21,5%. Supaya, Budiono menegaskan perlu strategi percepatan dan fokus Di upaya Upaya Mencegah Lewat pengukuran dan intervensi serentak Upaya Mencegah stunting

“Ini Alhamdulillah dan biasa kalau penimbangan dan pengukuran kan dilakukan setiap bulan itu paling-paling capaiannya 8 juta ya. Nah ini berkat kolaborasi yang Hingga PIC-nya tetap Kementerian Kesejajaran tapi dikerjakan Bersama kolaborasi apa namanya Regu percepatan penurunan stunting,” papar Budiono.

Lebih Jelas, Budiono menambahkan pemerintah Pada ini melakukan intervensi Bersama memperbanyak alat penimbangan dan pengukuran badan menggunakan antropometri.

“Setelahnya Itu ada lagi Lantaran kita ini kan pengen melakukan pengukuran baik itu penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta intervensi yang diperlukan itu kan pengen sempurna ya, semua Negeri lah melakukan Bersama sempurna termasuk Indonesia, itu ya tentu harus menggunakan antropometri termasuk ini ya mengukur baik berat maupun tinggi,” pungkasnya.