TNI/Polri dan Pejabat Area Bisa Dipidana jika Tak Netral Di Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak

JAKARTA – Anggota TNI/Polri dan pejabat Negeri bisa dipidana jika tak netral Di pemilihan kepala Area (Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak). Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pada UUD 1945.

MK Di putusannya Mengungkapkan bahwa Syarat Pasal 188 Perundang-Undangan 1/2015 sebagaimana telah diubah Dari Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan Di UUD 1945 dan tidak Memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali jika dimaknai, “Setiap pejabat Negeri, pejabat Area, pejabat Aparatur Sipil Negeri, anggota TNI/Polri, serta Kepala Desa atau sebutan lainnya/Lurah yang Di sengaja melanggar Syarat Pasal 71, dipidana Di pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00”.

“Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagai seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Perkara Hukum Nomor 136/PUU-XXII/2024 dikutip Di laman resmi MK, Kamis (14/11/2024).

Mahkamah Mengungkapkan Syarat norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 T Nomor 245, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan Di Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga Mengungkapkan normal pasal itu tidak Memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap pejabat Negeri, pejabat Area, pejabat Aparatur Sipil Negeri, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang Di sengaja melanggar Syarat sebagaimana dimaksud Di Pasal 71, dipidana Di pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000,” kata Suhartoyo.

Di pertimbangan hukum yang disampaikan Dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK Mengungkapkan Prototipe penyelenggaraan Negeri yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub Di Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan Di pendapat Satjipto Raharjo yang Mengungkapkan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Dari sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.”

Walaupun undang-undang yang baik tidak cukup hanya Memberi kepastian hukum, Tetapi juga harus Memberi keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga Komunitas. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus Di mengacu Di prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif Di menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak Komunitas Di suatu Negeri hukum.

Dari Sebab Itu, sambung Arief, merupakan suatu keharusan Sebagai memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir Di penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu Di implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi Di aturan hukum yang dibuat Di aturan yang secara hierarki berada Di atasnya, Di aturan yang dibuat Di peraturan perundang-undangan lainnya Di satu hierarki maupun Di aturan hukum yang satu Di aturan hukum yang secara hierarki ada Di bawahnya.